Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUTA Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov akan bertemu dengan Taliban di Kabul pada Selasa waktu setempat. Pertemuan itu akan memutuskan apakah Rusia mengakui pemerintahan baru atau tidak.
Kepada media Rusia, Zhirnov mengatakan bahwa Taliban telah menciptakan ketertiban umum. Bahkan, sudah membuka sekolah perempuan dan menjaga kedutaan Rusia.
"Duta besar kami berhubungan dengan kepemimpinan Taliban. Besok, dia akan bertemu dengan koordinator keamanan Taliban," ungkap pejabat Kementerian Luar Negeri Zamir Kabulov Ekho Moskvy dalam sebuah wawancara.
Baca juga: Bagaimana Taliban Dapat Kuasai Afghanistan dengan Cepat?
Lebih lanjut, dia menyebut pembicaraan antara Duta Besar Zhirnov dan Taliban akan fokus pada rencana kelompok militan itu untuk memberikan keamanan bagi Kedutaan Rusia di Kabul.
Ketika Taliban menyelesaikan pengambilalihan militer di Afghanistan, Kabulov menyatakan bahwa pihaknya tidak berencana mengevakuasi kedutaannya. Namun, pada Senin ini, dia menyebut sebagian staf kedutaan akan dievakuasi.
Kabulov juga mengungkapkan bahwa Moskow akan memutuskan sikap terhadap pemerintahan baru Taliban berdasarkan perilaku otoritas baru. "Kami akan dengan hati-hati melihat seberapa bertanggung jawab Taliban mengatur negara dalam waktu dekat. Berdasarkan hasil itu, kepemimpinan Rusia akan menarik kesimpulan," jelasnya.
Baca juga: Taliban Nyatakan Perang di Afghanistan Sudah Berakhir
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV milik pemerintah, Rossiya 24, Duta Besar Zhirnov mengatakan bahwa pasukan Taliban mulai menetap di Kabul dan menciptakan ketertiban umum. "Taliban sudah menjaga kedutaan kami," cetus Zhirnov.
"Mereka menegaskan sekali lagi, bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang akan jatuh dari kepala diplomat Rusia," imbuhnya.
Zhirnov menyatakan bahwa Rusia ingin pemerintahan Afghanistan yang beradab. Lalu, tidak ada terorisme dan tidak ada narkoba. Afghanistan juga harus memiliki hubungan baik dengan semua negara. Taliban disebutnya telah menjanjikan hal tersebut.(AFP/OL-11)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Seorang komandan dari kelompok tentara bayaran Rusia, yang kini dikenal sebagai Africa Corps, tewas di Mali setelah serangan pemberontak selama badai pasir.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat tentang potensi krisis rudal jika AS melanjutkan rencananya untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman mulai 2026.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Aplikasi pesan Telegram telah menonaktifkan monetisasi iklan untuk pemilik channel Rusia.
Otoritas Moskow menawarkan bonus pendaftaran sebesar 1,9 juta rubel (sekitar US$22,000) untuk penduduk kota yang bergabung dengan militer Rusia.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved