Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKOLAH-sekolah di Myanmar akan kembali dibuka pada Selasa (1/6) untuk pertama kalinya sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta. Namun, para guru dan siswa menentang seruan junta militer untuk memenuhi ruang kelas sebagai bentuk perlawanan.
Empat bulan kekacauan nasional telah mengiringi penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan lebih dari 800 orang tewas oleh pasukan keamanan dan pemogokan nasional yang melumpuhkan ekonomi.
Guru sekolah umum sambil mengenakan seragam hijau dan putih yang diamanatkan oleh kementerian pendidikan, tampak menonjol dalam protes massa awal, bergabung dengan pekerja kereta api, dokter, dan pegawai negeri di jalanan.
Junta militer bersikeras agar sekolah dibuka pada Selasa (1/6) setelah setahun absen karena Covid-19, tetapi banyak pendidik telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat kembali ke pekerjaan yang mereka sukai.
"Saya tidak takut dengan penangkapan dan penyiksaan mereka," kata Shwe Nadi, seorang guru dari ibu kota perdagangan Yangon. Namanya telah diubah demi keselamatannya.
"Saya takut menjadi guru yang mengajarkan propaganda kepada siswa," imbuhnya.
Wanita berusia 28 tahun itu dipecat karena mendukung gerakan pembangkangan sipil, menjadi salah satu dari ribuan guru dan akademisi yang dipecat junta.
“Tentu saja saya merasa tidak enak kehilangan pekerjaan karena saya senang menjadi guru. Meski tidak dibayar dengan baik, kami bangga menjadi guru karena orang lain menghormati kami,” katanya.
Nu May, bukan nama sebenarnya, yang berada di negara bagian selatan Mon juga akan menjauh.
Guru sekolah dasar itu kehilangan gajinya selama berbulan-bulan setelah bergabung dengan boikot nasional, tetapi mengatakan jiwanya murni karena dia berpartisipasi dalam pemogokan.
"Ketika saya melihat bagaimana mereka telah membunuh banyak orang, saya merasa saya tidak ingin menjadi guru mereka lagi," ujarnya.
Beberapa dari mereka yang tewas dalam tindakan keras junta berusia sekolah dasar, dan kelompok amal Save the Children mengatakan korban tewas termasuk 15 anak di bawah usia 16 tahun.
'Kami tidak ingin pengkhianat'
Media yang dikelola junta dalam beberapa hari terakhir memuat gambar pejabat yang menunjukkan pendaftaran sekolah dan menjanjikan bahwa orang tua akan "puas" dengan kembali dibukanya sekolah.
Para siswa di sebuah sekolah dekat ibu kota Naypyidaw membuka upacara setpiece untuk menandai masa jabatan baru dengan membawakan lagu "Pekan Pendaftaran Nasional" di depan menteri pendidikan rezim, menurut surat kabar negara Global New Light of Myanmar.
Tetapi di salah satu sekolah menengah di wilayah Sagaing tengah, sebuah slogan yang dipulas dengan cat merah di bagian depan gedung mendesak anggota staf untuk menjauh.
"Kami tidak ingin ada guru perbudakan militer," demikian tayangan gambar yang dimuat media setempat. "Kami tidak ingin guru yang berkhianat."
Mahasiswa universitas adalah pendorong utama aktivisme politik di bawah hampir lima dekade penguasa militer sebelumnya, yang dengan kasar menekan tanda-tanda perbedaan pendapat publik.
Banyak siswa saat itu terbunuh, dipenjara atau dikeluarkan, dan universitas ditutup selama beberapa tahun.
Beberapa universitas sudah kembali mengadakan kelas, tetapi boikot telah melihat ketidakhadiran yang meluas di kedua sisi podium pengajaran.
"Tidak seorang pun dari teman saya akan pergi," kata seorang mahasiswa jurusan bahasa Inggris di sebuah universitas di Mawlamyine, sebuah kota yang mengalami tindakan keras brutal oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa. "Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi juga."
Kelasnya yang berisi 100 sekarang kosong, meskipun siswa dipanggil oleh beberapa profesor yang tersisa di kampus.
Para pengunjuk rasa telah mencegah orang tua dan guru untuk mengirim anak-anak ke sekolah yang masih memiliki guru yang mau bekerja, dengan mengatakan itu sama saja dengan mendukung rezim militer.
“Jangan sedih bila Anda tidak bisa mendaftarkan anak Anda ke sekolah ketika beberapa orang tua tidak memiliki anak untuk didaftarkan,” bunyi spanduk di wilayah Bago, selatan ibu kota.
Guru Shwe Nadi mengatakan dia akan tetap berkomitmen pada gerakan pembangkangan sipil, meskipun ada ketakutan akan ditahan atau lebih buruk lagi.
"Saya tidak akan lari karena saya tidak melakukan kejahatan apa pun," katanya. "Jika mereka ingin menangkap saya, saya siap,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
PENGADILAN Myanmar menjatuhkan vonis penjara selama tiga tahun kepada Aung San Suu Kyi karena kecurangan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved