Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMIMPIN Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi muncul secara langsung di sidang pengadilan pada Senin untuk pertama kalinya sejak pemerintahannya digulingkan oleh militer dalam kudeta 1 Februari, kata pengacaranya kepada Reuters.
Suu Kyi terlihat dalam keadaan sehat dan mengadakan pertemuan tatap muka dengan tim hukumnya selama sekitar 30 menit sebelum sidang, kata pengacara Thae Maung Maung.
Suu Kyi, 75 tahun, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 atas upayanya membangun demokrasi, termasuk di antara lebih dari 4.000 orang yang ditahan sejak kudeta yang dilakukan kelompok militer di Myanmar.
Dia menghadapi dakwaan yang berkisar dari kepemilikan radio walkie-talkie secara ilegal hingga pelanggaran undang-undang rahasia negara.
Suu Kyi dalam pertemuannya dengan para pengacaranya "mendoakan agar orang-orang selalu sehat" dan juga secara jelas merujuk pada partai Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya yang mungkin akan segera dibubarkan.
"Dia (Suu Kyi) mengatakan partai itu didirikan untuk rakyat sehingga partai itu akan ada selama rakyat ada," kata Thae Maung Maung.
Baca juga: Unjuk Rasa Anti-Kudeta, Ratusan Ribu Guru di Myanmar Diskors
Komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta akan membubarkan partai politik Suu Kyi karena tuduhan penipuan suara dalam pemilihan umum pada November tahun lalu. Hal itu dikabarkan pada Jumat (21/5) oleh media dengan mengutip pernyataan seorang komisaris, yang mengancam tindakan keras terhadap "pengkhianat" yang terlibat.
Tentara Myanmar merebut kekuasaan dengan tuduhan penipuan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi pada November 2020. Tuduhan itu telah dibantah oleh komisi pemilihan sebelumnya.
Dalam wawancara pertamanya dengan media asing sejak kudeta, pemimpin junta Min Aung Hlaing mengatakan Suu Kyi dalam keadaan sehat dan dia mempermasalahkan tentang jumlah orang yang terbunuh oleh pasukan keamanan dalam protes sejak kudeta.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara mengambil alih kekuasaan.
Sejak kudeta militer pada 1 Februari, Myanmar diwarnai dengan aksi protes harian, pawai dan pemogokan nasional terhadap junta, yang telah merespon dengan aksi kekerasan mematikan hingga menewaskan lebih dari 800 orang, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Min Aung Hlaing dalam wawancara pada 20 Mei mengatakan jumlah korban sebenarnya sekitar 300 orang dan 47 polisi juga telah tewas.(Ant/OL-4)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
PENGADILAN Myanmar menjatuhkan vonis penjara selama tiga tahun kepada Aung San Suu Kyi karena kecurangan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved