Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Keamanan PBB, pada Selasa (30/3), bertemu untuk membahas peluncuran rudal terbaru oleh Korea Utara, tetapi tidak mengambil tindakan segera. Meskipun, Amerika Serikat mengatakan badan dunia itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah baru.
Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Keamanan atau dari negara-negara Eropa setelah pertemuan tertutup yang berlangsung selama setengah jam. Hal tersebut kontras dengan apa yang dilakukan pada tahun lalu ketika lima negara Eropa mengutuk uji coba sebelumnya sebagai provokatif.
Seorang diplomat mengatakan ada kekhawatiran yang diungkapkan oleh mayoritas anggota selama pertemuan pada Selasa tersebut dan seruan baru untuk denuklirisasi, meskipun tidak ada pernyataan yang direncanakan. Korea Utara pun telah mengecam pertemuan tersebut.
Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara KCNA, pejabat senior kementerian luar negeri Jo Chol Su menuduh Dewan Keamanan memiliki standar ganda dan mengatakan bahwa negara-negara di seluruh dunia menembakkan semua jenis proyektil.
Baca juga: Korea Utara Tuduh Biden Lakukan Provokasi Terkait Uji Coba Rudal
Pekan lalu, Korea Utara meluncurkan dua senjata yang dinilai oleh Amerika Serikat dan lainnya sebagai rudal balistik jarak pendek, yang dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan.
Amerika Serikat telah berhati-hati dalam pernyataannya tentang Korea Utara, dengan Presiden AS Joe Biden memperingatkan mengenai konsekuensinya, tetapi juga mengatakan bahwa Pyongyang bisa memilih diplomasi.
Alih-alih meminta pertemuan Dewan Keamanan, Washington mengarahkan peluncuran itu ke komite sanksi untuk penilaian.
"Kami mengadakan pertemuan komite tentang sanksi dan kami sedang melihat tindakan tambahan yang mungkin kami ambil di sini di New York," kata Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield kepada wartawan, namun tidak merinci tindakan yang dimaksud.(CNA/OL-5)
Indonesia mendesak Inggris memainkan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal isu Palestina
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Setelah DK PBB mendukung proposal gencatan senjata yang didukung AS di Gaza, fokus beralih ke kesediaan Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di bawah tekanan internasional.
Israel menyatakan akan melanjutkan operasi militernya di Gaza dan tidak akan terlibat dalam negosiasi yang dianggap tidak bermakna dengan Hamas.
Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyatakan kesediaan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengajukan respons mereka kepada mediator Qatar dan Mesir.
PADA 10 Juni, draf Resolusi DK PBB yang disusun AS disetujui 14 dari 15 anggota DK PBB. Rusia mengambil sikap abstain.
Pada 2 April 2021, empat kapal Pengawal Revolusi juga mendekati dua kapal patroli Penjaga Pantai AS, melintasi haluan mereka sambil mengabaikan peringatan.
Peluncuran rudal itu dilakukan sehari sebelum peringatan hari kelahiran pendiri Korut Kim Il Sung yang merupakan kakek dari pemimpin Korut saat ini Kim Jong Un.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik. Dan salah satu proyektilnya jatuh ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang.
Alutsista laut yang dinilai paling cocok untuk pengamanan negara kepulauan seperti Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved