Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEAN Turnell, penasihat asal Australia untuk pemimpin sipil Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, sedang diselidiki pihak berwenang di bawah dua dakwaan terpisah.
Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan, Turnell, yang ditahan tidak lama setelah pengambilalihan militer negara itu dalam kudeta pada 1 Februari, sedang diselidiki atas pelanggaran imigrasi Myanmar dan tindakan rahasia resmi.
Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara selama beberapa tahun.
Baca juga: 164 Orang Tewas, Junta Myanmar Salahkan Demonstran
"Kami telah mengizinkan Sean Turnell untuk berbicara dengan keluarganya melalui telepon dua kali dan akan mengizinkannya lebih banyak," kata Zaw Min Tun.
Pekan lalu, rezim militer memberikan lebih banyak dakwaan terhadap Suu Kyi sebagai upaya pembenaran kudeta dan memastikan dia tetap berada di balik jeruji besi.
Suu Kyi didakwa melanggar undang-undang antikorupsi, menambah empat dakwaan lain yang diajukan junta sebelumnya.
Selama pengarahan, Selasa (23/3), Brigjen Zaw Min Tun mengancam wartawan untuk tidak berkomunikasi dengan pemerintah paralel yang dibentuk anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi yang digulingkan, dengan mengatakan mereka akan menghadapi tindakan hukum jika melakukannya.
Dia juga mengatakan junta tidak berniat memulihkan konektivitas internet penuh di Myanmar dalam waktu dekat di tengah pemotongan yang terus-menerus dan meluas sejak kudeta.
"Orang-orang menggunakan internet seluler untuk memicu tindakan merusak," katanya.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, hingga kini, lebih dari 260 orang telah terbunuh sejak kudeta militer di Myanmar tersebut. (Straitstimes/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Januari lalu, junta militer memberikan tenggat dua bulan kepada partai untuk mendaftar ulang berdasarkan aturan pemilu baru menjelang pemilu yang dijanjikan akan digelar.
PEMERINTAH Inggris memasukkan dua individu dan sebuah perusahaan di Myanmar dalam 'daftar hitam' karena telah memasok perlengkapan kebutuhan junta militer.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved