Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Penasihat Suu Kyi Asal Australia Hadapi Dua Dakwaan

Atikah Ishmah Winahyu
24/3/2021 09:45
Penasihat Suu Kyi Asal Australia Hadapi Dua Dakwaan
Wajah pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi diproyeksikan di sebuah layar besar saat aksi demonstrasi di Yangon, Myanmar.(AFP/STR)

SEAN Turnell, penasihat asal Australia untuk pemimpin sipil Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, sedang diselidiki pihak berwenang di bawah dua dakwaan terpisah.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan, Turnell, yang ditahan tidak lama setelah pengambilalihan militer negara itu dalam kudeta pada 1 Februari, sedang diselidiki atas pelanggaran imigrasi Myanmar dan tindakan rahasia resmi.

Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara selama beberapa tahun.

Baca juga: 164 Orang Tewas, Junta Myanmar Salahkan Demonstran

"Kami telah mengizinkan Sean Turnell untuk berbicara dengan keluarganya melalui telepon dua kali dan akan mengizinkannya lebih banyak," kata Zaw Min Tun.

Pekan lalu, rezim militer memberikan lebih banyak dakwaan terhadap Suu Kyi sebagai upaya pembenaran kudeta dan memastikan dia tetap berada di balik jeruji besi.

Suu Kyi didakwa melanggar undang-undang antikorupsi, menambah empat dakwaan lain yang diajukan junta sebelumnya.

Selama pengarahan, Selasa (23/3), Brigjen Zaw Min Tun mengancam wartawan untuk tidak berkomunikasi dengan pemerintah paralel yang dibentuk anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi yang digulingkan, dengan mengatakan mereka akan menghadapi tindakan hukum jika melakukannya.

Dia juga mengatakan junta tidak berniat memulihkan konektivitas internet penuh di Myanmar dalam waktu dekat di tengah pemotongan yang terus-menerus dan meluas sejak kudeta.

"Orang-orang menggunakan internet seluler untuk memicu tindakan merusak," katanya.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, hingga kini, lebih dari 260 orang telah terbunuh sejak kudeta militer di Myanmar tersebut. (Straitstimes/OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya