Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REZIM militer Myanmar memberi lebih banyak dakwaan terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, sebagai salah satu upaya membenarkan kudeta pada 1 Februari lalu dan memastikan perempuan tersebut tetap berada di balik jeruji besi.
Junta mendakwa Suu Kyi karena melanggar undang-undang antikorupsi, yang diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun, menurut siaran di MRTV yang dikelola pemerintah.
Keputusan ini menambah empat dakwaan lain yang sebelumnya diajukan junta ke pengadilan di Naypyitaw.
Baca juga: PBB Minta Kumpulkan Bukti Dokumenter Kejahatan Militer Myanmar
Siaran MRTV menunjukkan cuplikan video Say Paing Construction Maung Weik yang mengatakan bahwa dia membayar US$550.000 kepada Suu Kyi di kediamannya dalam empat gelombang dari 2018 hingga April tahun lalu agar dapat melakukan proyeknya dengan lancar. Namun dia mengatakan bahwa tidak ada saksi.
Pihak berwenang telah mencegah Suu Kyi bertemu dengan tim kuasa hukumnya, yang membantah melakukan kesalahan dan menganggap semua tuduhan itu bersifat politis.
Sidang pengadilan untuk Suu Kyi yang dijadwalkan pada Senin (15/3) ditunda akibat masalah internet di pengadilan karena rezim memutus komunikasi untuk membendung protes nasional yang telah menewaskan lebih dari 200 orang.
Junta menuduh Suu Kyi menggunakan sejumlah dana yang disumbangkan ke Daw Khin Kyi Foundation untuk keuntungan pribadi, menyewa tanah milik negara untuk kantor yayasan, dan membeli tanah untuk pusat pelatihan kejuruan di Naypyitaw dengan harga lebih rendah dari harga pasar.
Sebelumnya, dia didakwa berdasarkan Undang-Undang Ekspor-Impor, Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam, Undang-Undang Telekomunikasi dan Penghasutan di bawah bagian hukum pidana era kolonial. (Straits Times/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
PENGADILAN Myanmar menjatuhkan vonis penjara selama tiga tahun kepada Aung San Suu Kyi karena kecurangan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved