Jepang Siap Hentikan Bantuan Pembangunan Baru ke Myanmar

JEPANG sedang menyelesaikan rencana untuk menghentikan bantuan pembangunan baru ke Myanmar, menurut laporan harian Asahi Shimbun melaporkan pada Kamis (25/2).

Mengutip berbagai sumber pemerintah, surat kabar itu mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan menahan diri untuk tidak menyebut penangguhan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) sebagai ‘sanksi’, dan akan mencoba membujuk junta militer untuk mencapai solusi demokratis melalui dialog.

Ditanya tentang laporan tersebut, Ketua Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan, “Tidak ada kebenaran laporan tersebut.” Tetapi dia tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan kebijakan.

"Mengenai bantuan ekonomi untuk Myanmar, kami akan memantau situasi dengan hati-hati tanpa prasangka dan mempertimbangkan (opsi)," kata Kato dalam konferensi pers.

Kyodo News juga melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan baru.

Jepang yang sejak lama menjalin hubungan dekat dengan Myanmar, telah menahan diri untuk tidak mengambil sikap keras terhadap junta, bahkan ketika kudeta 1 Februari2021 telah menimbulkan sanksi dan kecaman dari Amerika Serikat serta negara lainnya.

Tokyo adalah donor utama bagi Myanmar dan perusahaan terbesar Jepang sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di sana dalam beberapa tahun terakhir, melihatnya sebagai pasar perbatasan utama terakhir di Asia Tenggara. Jepang juga khawatir akan mendorong Myanmar lebih dekat ke Tiongkok jika itu melemahkan hubungannya.

Dalam surat bersama kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Kamis (25/2), kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Justice for Myanmar memperbarui seruan pada Jepang untuk menekan para pemimpin kudeta untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan menghormati hak asasi manusia. (Aiw/CNA/OL-09)