Dunia Bersinergi Berantas Narkoba

INDONESIA terus meningkatkan hubungan internasional dalam hal pertukaran informasi, termasuk informasi intelijen mengenai sindikat narkoba. Hal itu merupakan salah satu cara efektif dalam memerangi perdagangan ilegal narkotika.

"Indonesia terus menerapkan standar pencegahan internasional ke dalam strategi pengurangan permintaan nasional, dari pendidikan, pencegahan, hingga program pascarehabilitasi (aftercare). Hal itu untuk mencapai tujuan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan untuk mempromosikan kesehatan, kesejahteraan, dan kesejahteraan dari semua individu, keluarga, dan komunitas," kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Heru Winarko pada Pertemuan Sesi Ke-63 Komisi Obat-obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs) di Wina, Austria, kemarin.

Pada pertemuan yang dihadiri banyak negara itu, ia juga menegaskan posisi Indonesia dalam memberantas narkoba di dunia internasional.

Indonesia, lanjut Heru, sudah meratifikasi beberapa dokumen, seperti Deklarasi Politik 2009 dan Rencana Tindakannya, Pernyataan Bersama Menteri, Dokumen Hasil The United Nations General Assembly for the Spesial Session (UNGASS) 2016, dan Deklarasi Menteri 2019.

"Indonesia mencegah dan memberantas perdagangan ilegal terhadap narkotika, zat psikotropika, dan prekursor kimianya. Kami juga menyediakan pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan khusus, yakni anak-anak dan perempuan," imbuh Heru dalam rilis yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan Indonesia berkomitmen melakukan dialog konstruktif dan kerja sama yang lebih erat dalam forum bilateral, regional, dan multilateral dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati dan mengamati hak satu sama lain demi mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan yang sama dalam mengatasi persoalan narkoba saat ini.

"Dalam dua tahun terakhir, misalnya, Indonesia telah menandatangi perjanjian bilateral tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap narkotika dengan beberapa negara, seperti Australia, Sri Lanka, Maroko, dan Amerika Serikat," ujarnya.

Adapun di tingkat ASEAN, sambung Heru, sedang digodok tinjauan internal kedua dari Rencana Kerja ASEAN tentang Mengamankan Komunitas terhadap Obat-obatan Terlarang 2016-2025 dan merevisi Kerangka Acuan tentang Pejabat Senior ASEAN dalam pertemuan tentang narkoba.

Namun, tantangan transnasional akibat perdagangan narkoba juga harus ditangani secara dewasa. Artinya, ujar Heru, perlu ada rasa hormat secara penuh terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara, juga prinsip nonintervensi dalam urusan internal negara. (Tri/X-7)