Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum menunda rekapitulasi hasil pemilu di Perth, Australia. Hal ini akibat tidak sinkronnya data pengguna hak suara yang dilaporkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Perth.
"Kami akan cek lagi data apa yang dipakai dalam rekapitulasi yang dibikin PPLN Perth. Kita pending ya," ungkap Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (6/5).
Ketua Bawalu RI, Abhan, memberikan beberapa catatan terkait dengan perbaikan yang harus dilakukan oleh PPLN Perth. Misalnya, PPLN Perth harus melakukan perbaikan kolom data pengguna hak pilih.
"Ada beberapa catatan perbaikan yang harus dilakukan. Pertama, perbaikan kolom data pengguna hak pilih ini tidak sinkron dengan data pengguna surat suara," kata Abhan.
Baca juga: Prabowo-Sandi Menang Telak di Negara Pengungsian Rizieq Shihab
Selain itu, lanjutnya, ketidaksinkronan juga terjadi untuk data suara sah dan tidak sah, baik pemilihan legislatif DPR RI atau surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Tidak sinkron lagi dengan data suara sah dan tidak sah untuk surat suara PPWP (sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden), sama DPR RI-nya," ucap Abhan.
Selain itu, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menuturkan pihaknya sudah mengecek bahwa memang ada perbedaan yang digunakan dalam merujuk C1.
"Memang signifikan perubahannya ssudah kami cek C1. Kalau ini hanya soal teknis pemindahan data C1, maka kami sarankan duduk bersama-sama dan melibatkan panwas Luar Negeri," jelas Afif. (OL-1)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved