Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 1.307 WNI yang berada di Filipina selatan telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan memberikan suara mereka untuk Pemilu 2019.
Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Davao City Muhammad Heru Santoso melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/4), mengatakan jumlah WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu tahun ini menurun dibandingkan pemilu yang lalu.
Penurunan diduga disebabkan adanya persyaratan yang sangat ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu pemilih yang terdaftar diharuskan memiliki paspor yang masih aktif, KTP elektronik, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
"Sementara peregistrasian dan pengonfirmasian WNI di Filipina Selatan masih berjalan terus," kata Heru.
Baca juga: WNI di Iran Antusias Gunakan Hak Suara
Penyebaran WNI di Filipina Selatan yang sangat luas serta medan yang cukup berat, maka untuk menyiasati agar keikutsertaan WNI dalam Pemilu 2019 bisa optimal, PPLN Davao City menggunakan tiga sistem pemungutan suara, yakni, melalui kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemanfaatan Kotak Suara Keliling (KSK), dan mengirim surat suara melalui pos.
"Tiga TPSLN dibuat di Davao City, General Santos City, dan Glan City. Sementara untuk KSK ada di tujuh wilayah, juga pos untuk daerah-daerah yang memang sangat jauh, dan memerlukan biaya yang sangat besar apabila dilakukan dengan TPSLN atau KSK," ujar Heru.
Pemungutan suara melalui KSK dan pos dilaksanakan sejak 8 April 2019 sampai dengan 11 April 2019, sedangkan untuk TPS dilaksanakan pada 13 April 2019. (OL-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved