Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBERADAAN ratusan kapal Tiongkok yang berlayar di dekat pulau yang diduduki Filipina di kawasan Laut China Selatan yang dipersengketan, dikatakan sebagai hal yang ilegal dan melanggar kedaulatan Filipina.
Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri Filipina, kemarin. "Tindakan seperti itu, ketika tidak disangkal pemerintah Tiongkok, dianggap telah diadopsi oleh mereka," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.
Sebelumnya, pemerintah Filipina mengatakan pihaknya akan mengajukan protes diplomatik atas keberadaan kapal-kapal tersebut.
Menurut Filipina, ratusan kapal Tiongkok yang berlayar di sekitar Pulau Thitu secara terus-menerus menimbulkan pertanyaan. Apakah niat Tiongkok dan apa peran kapal-kapal tersebut?
"Hal itu mendukung tujuan yang bersifat koersif," lanjut pernyataan kementerian tersebut. Data militer Filipina menunjukkan, negara itu mengawasi aktivitas lebih dari 200 kapal Tiongkok di dekat Pulau Thitu dan Pulau Pagasa.
Pengamatan dilakukan sejak Januari hingga Maret tahun ini. Seperti diketahui, selain Filipina, lima negara lainnya juga mengakui kawasan tersebut sebagai wilayah mereka.
Kelima negara itu ialah Brunei, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Mereka mengklaim memiliki kedaulatan di perairan ramai tersebut. Kawasan itu dikenal sebagai jalur lalu lintas barang senilai US$3,4 triliun per tahun. (Ant/I-2)
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional. Ia berharap langkah itu bisa mendorong sektor perikanan.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved