Gerakan Pemerintah Daerah Prioritaskan SDM Unggul

KEMENTERIAN Dalam Negeri menilai semakin pesatnya teknologi informasi pada era industri 4.0, sudah seharusnya pemerintah semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Setelah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai target utama
pembangunan, kini presiden terpilih Joko Widodo, mendorong pembangunan SDM.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ada strategi yang sistematis untuk menekan ketimpangan kesejahteraan antara penduduk di perdesaan dan perkotaan. Salah satu faktor yang memicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan sumber daya manusia.

“Untuk itu, kita harus mendekatkan pengetahuan dan teknologi di desa-desa. Artinya, untuk mengurangi gap itu, intellectual resources harus tersedia di desa, tapi harus sistematis, bukan sekadar pelatihan, harus betul-betul melembaga,” ujar Tjahjo.

Desa harus didorong membangun organisasi kerakyatan, seperti koperasi. Sumber daya material juga harus didekatkan ke desa, seperti teknologi informasi, teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan produktivitas dan infrastruktur, sumber daya keuangan, dan lahan.

Kemudian, menurut Tjahjo, salah satu faktor utama yang memengaruhi sumber SDM ialah pertumbuhan ekonomi, lalu faktor modal investasi fisik, penduduk/ angkatan kerja, dan pemanfaatan kemajuan teknologi.

“Oleh karena itu, sangat relevan apabila APBN 2020 kemudian difokuskan pembangunan SDM untuk mendorong investasi dan daya saing. Fokus belanja untuk pembangunan SDM guna meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, tenaga pendidik yang adaptif dan responsif, pemerataan akses layanan pendidikan secara merata,” kata Tjahjo.

Melalui pendidikan yang merata, baik di perkotaan maupun perdesaan akan memengaruhi kualitas modal SDM yang produktif, efisien, memiliki kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi saat ini.

“Kemendagri juga saat ini menggerakkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan untuk fokus mendukung Program Prioritas Nasional 5 tahun ke depan membangun SDM yang unggul, percepatan pembangunan Indonesia yang melompat menjadi negara maju didunia,” jelas Tjahjo.

Satu bahasa

Saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah satu bahasa, gerak dan langkah dalam pengembangan ASN pemerintahan dalam negeri. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang tugas dan fungsi pengembangan kompetensi berada di BPSDM sehingga koordinasi program-program prioritas pengembangan kompetensi ASN dapat sinergi antara Kemendagri dengan pemda.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat daerah sejak tahun 2015 - Juni 2019 telah dilakukan program pengembangan kompetensi antara lain berupa pendidikan politik, pendidikan dan pelatihan struktural serta fungsional dengan rincian:

Pertama pndidikan politik melalui pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alumni sebanyak 684 orang.

Kedua pendidikan politik melalui orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD dengan alumni sebanyak 124.901 orang.

Ketiga diklatstruktural melalui program peningkatan kompetensi pejabat pengawas di lingkungan Kemendagri dengan alumni 774 orang.

Keempat diklatstruktural melalui program Diklat kepemimpinan dengan alumni sebanyak 6.100 orang.

Kelima diklatstruktural melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dengan alumni sebanyak 73 orang.

Keempat diklat fungsional melalui program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional P2UPD dengan alumni sebanyak 889 orang.

Dalam hal peningkatan kapasitas ASN di Pusat dan Daerah, termasuk pelaksanaan program Revolusi Mental sejak 2015-2019 telah dilakukan beberapa program pengembangan kompetensi, antara lain:

Pertama diklat Prajabatan/ Latsar bagi alumni Praja IPDN dengan jumlah sebanyak 13.979 orang, diklat teknis substantif Kemendagri dengan alumni sebanyak 360 orang, diklat bagi Camat untuk peningkatan SDM bidang pemerintahan dengan alumni sebanyak 18.994 orang;

Kemudian diklat pengembangan kompetensi aparatur Pemda penyelenggara urusan pemerintahan desa dari daerah tertinggal (prioritas nasional) sebanyak 1.265 orang, diklat aparatur pelopor revolusi mental dengan jumlah alumni sebanyak 785 orang.

Selain itu diklat bela Negara dengan jumlah alumni 49 orang. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan kualitas kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui beberapa metode kegiatan peningkatan kapasitas
aparatur desa, telah dilakukan pelatihan bagi aparatur desa dan kecamatan, kades, sekdes,
bendahara desa, aparat desa lain, dan aparatur kecamatan. (P-1)