Menhaj Hentikan Dulu War Tiket Haji, Fokus ke Penyelenggaraan Musim 2026

MENTERI Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan kesiapannya untuk menghentikan pembahasan wacana war tiket haji jika dianggap terlalu dini atau prematur. Langkah ini diambil guna menjaga fokus pemerintah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang sudah di depan mata.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa (14/4), pria yang akrab disapa Gus Irfan ini secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah inisiator di balik istilah kontroversial tersebut. Ia menegaskan tanggung jawab penuh atas wacana yang kini memicu perdebatan publik.

“Kalau dianggap sebagai terlalu prematur, akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” tegas Gus Irfan dilansir dari Antara, Selasa (14/4).

Baca juga : Persiapan Operasional Haji Capai 100 Persen, Pemberangkatan Jemaah Sesuai Jadwal

Pro-Kontra dan Keadilan Digital

Wacana ini membelah opini publik. Di satu sisi, pendukung kebijakan menilai war tiket sebagai implementasi nyata konsep istithaah (kemampuan), di mana calon jemaah yang siap secara fisik, mental, dan finansial bisa berangkat lebih cepat tanpa terjebak antrean puluhan tahun.

Namun, gelombang penolakan tak kalah deras. Masyarakat khawatir sistem ini akan meminggirkan calon jemaah di pelosok desa yang belum melek teknologi digital. Selain itu, risiko munculnya praktik percaloan tiket haji menjadi kekhawatiran utama warganet.

Sentilan dari DPR RI

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan kritik tajam terhadap wacana ini. Menurutnya, persoalan haji Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah sistem distribusi tiket di dalam negeri, karena variabel utamanya adalah kuota dari Pemerintah Arab Saudi.

“Proses haji kita ini tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Karena tempat hajinya ada di Saudi. Maka Saudi dan Indonesia harus bersepakat,” ujar Marwan mengingatkan batasan diplomasi kuota.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah memilih untuk memprioritaskan operasional haji yang sedang berjalan sebelum melakukan kajian lebih mendalam terkait inovasi sistem keberangkatan tersebut. (Ant/Z-10)