Progres Sekolah Rakyat di Nganjuk Baru 15%, Menteri PU: Jangan Main-Main dengan Program Presiden

MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku geram ketika meninjau proses pembangunan Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (11/4) lalu. Pasalnya, progres pembangunan tersebut baru menyentuh 15 persen, padahal proyek tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026. Dody menyebut pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk sangat jauh tertinggal dengan yang ada di Surabaya dan Sampang.

"Nganjuk sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persenan lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ungkap Dody ketika meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (12/4/2026).

Dia mengaku curiga terdapat sejumlah aktivitas tidak sehat yang menghambat proses hingga pengawasan proyek pembangunan gedung SR itu. Dody mengatakan jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, seolah-olah tidak ingin bertindak tegas terhadap penyedia jasa, terlebih ada kabar pemberian setoran kepada pihak-pihak tertentu.

Baca juga : Prabowo Targetkan Pembangunan 500 Sekolah Rakyat

"Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tetapi 'kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi," ujar Dody.

Dody mengungkapkan kekesalannya muncul karena menilai sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Sekolah Rakyat belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program tersebut, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Dody mengaku sempat sangat emosional ketika melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan.

Menurutnya, jika situasi tersebut terjadi ketika dirinya masih jauh lebih muda, dia mungkin akan bereaksi lebih keras. Namun, dia menyebut program prioritas presiden, terlebih yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, tidak seharusnya diperlakukan secara sembarangan.

Baca juga : Percepat Renovasi, Kementerian PU Pastikan 37 Sekolah Rakyat Tahap 1B Siap Beroperasi 31 Juli 2025

“Jengkel banget saya, janganlah, jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” kata Dody.

Pada kesempatan itu, Dody juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan program pemerintah semestinya bekerja profesional dalam mendukung kebijakan presiden.

Dody mengatakan kekesalannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah sebenarnya telah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir.

Menurut Dody, dia menemukan adanya ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo, agar bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026 dengan jadwal kontrak proyek yang tercantum sebelumnya.

"Dua bulan lalu saya baru temukan fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru," ujar dia.

Dody menyebut bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Dia menilai program tersebut sebagai langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak seharusnya disalahgunakan atau dijalankan secara tidak serius.

Dia pun mengingatkan bahwa para menteri maupun ASN pada dasarnya merupakan pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.

Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU dalam waktu dekat. Dia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu.

Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Pada kesempatan itu juga, Dody menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai Menteri PU. dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut. (H-2)