Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Riau Abdul Wahid memberikan tanggapan positif terkait program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Provinsi Riau siap mendukung penuh dan melaksanakan program tersebut secepatnya. Menurutnya, kesiapan tidak hanya berada di level provinsi, tetapi juga sudah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau.
“Sekolah Rakyat provinsi sudah siap, dan kabupaten/kota juga sudah siap,” kata Abdul Wahid, Kamis (17/4).
Ia menargetkan agar tahun ini sudah ada murid yang diterima di Sekolah Rakyat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen untuk tidak menunda pelaksanaan program ini meskipun masih dalam tahap pembangunan fasilitas.
"Di provinsi saya usahakan tahun ini sudah bisa menerima murid," ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Wahid menyebutkan bahwa pihaknya akan memanfaatkan gedung Asrama Haji yang terletak di belakang kantor DPRD Riau. Nantinya, asrama tersebut mampu menampung sekitar 300 hingga 500 murid
"Skemanya memakai asrama haji yang ada di belakang kantor DPRD. Kapasitasnya bisa 300-500," jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ini akan mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. “Yang diterima mulai SD, SMP, sampai SMA,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, awalnya, Pemprov Riau berencana untuk memanfaatkan fasilitas ruangan di Pesantren Teknologi Riau sebagai lokasi sementara. Namun rencana tersebut urung dilakukan karena masih adanya aktivitas pendidikan reguler di lokasi tersebut.
Sebagai gantinya, ia mengambil inisiatif untuk menggunakan ruang kelas baru di Asrama Haji yang dinilai lebih siap digunakan. Ini menjadi solusi cepat sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang dijadwalkan rampung tahun depan.
“Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini,” ujarnya.
Langkah ini diambil agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera merasakan manfaat dari program pendidikan inklusif ini. Untuk mekanisme seleksi, Wahid menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial.
Kementerian tersebut memang telah ditunjuk secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengurusi proses seleksi khusus bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program ini. Adapun Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi akan diawali dengan verifikasi data ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan tes akademik
"Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI khusus untuk masyarakat miskin," pungkasnya. (H-3)
Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 782,30 miliar ini telah mencapai progres 39,02%, melampaui target sebesar 7,35%
Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap II di berbagai wilayah Indonesia rampung pada 20 Juni 2026.
PTPP mencatat progres 37,11% dalam proyek Sekolah Rakyat Bengkulu, melampaui target di tengah tantangan lokasi dan deadline ketat.
Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan usai dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden bersama pemerintah daerah dan pilar sosial di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/4).
KEMENTERIAN Sosial terus memperluas cakupan program Sekolah Rakyat dengan sasaran peningkatan jumlah penerima manfaat secara signifikan hingga melampaui 100 ribu siswa pada tahun 2027.
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar rapat koordinasi dengan pokok pembahasan sekolah rakyat di Ruang Rapat Dinas Kominfo Klaten, Rabu (5/11).
Dinsos Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sedang menunggu dilakukannya survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ada dua lokasi yang diajukan pemerintah daerah setempat ke Kementerian Sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved