Legisator Ingatkan Pemerintah Optimalkan Aspek Keselamatan dan Kenyamanan Jemaah Haji 2026

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan yang sama dalam pelaksanaan haji 2026. Ia menekankan bahwa pelayanan jemaah harus berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan, bukan sekadar urusan administrasi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4). 

“Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” kata Selly dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/4). 

Baca juga : Ketua Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kesiapan Haji 2026: Visa Rampung, Kartu Nusuk Siap Distribusi

Selly mengingatkan adanya persoalan klasik yang sering terulang. Misalnya, soal hotel jemaah yang berjarak jauh dari ketentuan yang telah disepakati.

Kondisi ini berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, fasilitas dasar seperti tempat wudhu.

Selly mengingatkan, dengan pengalaman panjang Indonesia dalam penyelenggaraan haji, seharusnya persoalan mendasar seperti ini tidak lagi terjadi.

Baca juga : Konflik Global Picu Meningkatnya Biaya Haji, DPR: Jangan Bebani Calon Jemaah

Begitu pula dengan maskapai nasional, Garuda Indonesia. Selly mendesak adanya pengawasan ketat terhadap kesiapan armada pesawat serta kualitas layanan konsumsi selama penerbangan guna menjamin kesehatan jemaah selama perjalanan menuju Tanah Suci.

“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka, apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” terangnya.

Mengingat dinamika geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, Selly meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi konkret terhadap potensi eskalasi konflik. Ia mendesak adanya protokol evakuasi yang matang dan penentuan zona aman bagi jemaah Indonesia di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya skema perlindungan menyeluruh yang mencakup perlindungan dalam kondisi darurat. 

“Semua skenario terburuk harus diantisipasi sejak awal. Kita ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal dalam kondisi apa pun,” jelasnya.

(P-4)