Kekisruhan PBI BPJS Kesehatan dan Politisasi Angka Kemiskinan

DIREKTUR Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar mengatakan kekisruhan pasien gagal ginjal yang dinonaktifkan dari PBI BPJS Kesehatan merupakan muara dari politisasi angka kemiskinan. 

Sebab, ujar dia, data soal angka kemiskinan yang menjadi acuan untuk memberikan perlindungan sosial termasuk PBI BPJS Kesehatan tidak mengacu berdasarkan realita di lapangan.

“Siapa korbannya? Masyarakat bawah. Ada 96 juta org penerima PBI BPJS kesehatan. Versi BPS (Badan Pusat Statistik), penduduk miskin hanya 24 juta. Bedanya hampir 5x lipat? Ini dampak negara tutupi angka kemiskinan lewat survei BPS. Kenyataan terkuak sendiri. Kalkulasi saya, yang miskin memang 96 juta orang, bahkan lebih,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (12/2). 

Baca juga : Penghasilan Rp30.000 Sehari Dianggap Mampu Bayar Iuran BPJS Kesehatan

Lebih lanjut, Wahyu juga menyoroti pernyataan Menteri Sosial yang mengklaim ada 15 juta orang kaya menjadi penerima PBI BPJS Kesehatan.

Dia pun meyakini bahwa masih ada banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan PBI BPJS Kesehatan. Masalah ini seharusnya menjadi atensi pemerintah agar secepatnya memperbaiki sistem dan melindungi masyarakat. 

“Kalau mau masuk sistem harus miskin dulu, pakai garis kemiskinan BPS yang sangat rendah. Cara menghitung garis kemiskinan sudah salah dari awal," ucap dia.

Dampak dari penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan, sambung dia, ialah pasien yang memiliki penyakit kronis. Ia meminta pemerintah melakukan realokasi dana sehingga bisa diprioritaskan untuk layanan kesehatan.

“Tahun ini, negara hanya alokasikan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Itu setara biaya 16 hari program MBG,” pungkasnya. (H-4)