Literasi Digital Jadi Fondasi Ketangguhan Bangsa

TRANSFORMASI digital yang melaju sangat cepat menuntut masyarakat Indonesia tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara etika, sosial, dan psikologis. Literasi digital pun tidak bisa lagi dipahami sebatas kemampuan menggunakan perangkat, melainkan menjadi fondasi penting bagi kualitas demokrasi, kohesi sosial, hingga daya saing bangsa.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bonifasus Wahyu Pudjianto.

Menurut Boni, teknologi digital telah berperan besar dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana. Ia mencontohkan peran komunitas literasi digital yang bergerak cepat membantu pemulihan komunikasi di wilayah terdampak bencana, ketika listrik dan jaringan komunikasi lumpuh total.

Baca juga : Literasi Digital Tentukan Wajah Budaya dan Tradisi Sebuah Bangsa

“Teknologi digital bisa menjadi penyelamat, terutama untuk penyebaran informasi faktual dan pemulihan komunikasi. Namun tantangannya tidak berhenti di situ. Kita juga harus memikirkan keberlanjutan dan kesiapsiagaan, termasuk solusi energi alternatif dalam situasi darurat,” ujarnya, Selasa (16/12). 

Di sisi lain, Boni menegaskan bahwa derasnya arus digital juga membawa risiko serius. Hoaks, disinformasi, penipuan digital, kejahatan siber, eksploitasi data pribadi, hingga perundungan di ruang digital masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

“Kini membedakan informasi yang benar dan tidak benar semakin sulit, apalagi dengan hadirnya kecerdasan buatan. Karena itu, literasi digital harus mencakup kecakapan kritis, etika, budaya, dan perlindungan diri di ruang digital,” kata Boni.

Baca juga : Pemahaman Literasi Digital Diperlukan untuk Kemajuan Daerah

Ia menambahkan, literasi digital juga berkaitan erat dengan ketangguhan psikososial masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi krusial, terutama dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

Pemerintah, kata Boni, telah menyiapkan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Tunas, yang mendorong kesadaran agar anak tidak terpapar ruang digital sebelum usia dan kesiapan mereka memadai.
Selain itu, literasi digital juga diarahkan untuk mendorong UMKM, koperasi, dan pelaku usaha agar lebih percaya diri memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan efisien, sekaligus memastikan ruang digital yang lebih beradab dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Literasi digital adalah fondasi. Bukan hanya agar kita bisa bertahan di dunia digital, tetapi juga untuk memperkuat kualitas demokrasi, kohesi sosial, dan daya saing bangsa,” tegasnya.

Boni menekankan bahwa BPSDM Komdigi tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan komunitas, organisasi masyarakat sipil, relawan, dan mitra lintas sektor menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia digital Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, telah memiliki peta jalan transformasi digital hingga 2029. Ia berharap para pegiat literasi digital juga menyusun rencana strategis jangka menengah agar gerakan literasi berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Masih banyak tantangan ke depan. Namun dengan kolaborasi dan komitmen bersama, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi kontribusi nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Boni. (I-3)