Kasus Keracunan MBG Meningkat, Prabowo Panggil Kepala BGN

PRESIDEN Prabowo Subianto akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk membahas kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

"Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan," ujar Prabowo di Lanud Halim, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/9).

Prabowo mengakui, program MBG yang berskala besar memang berpotensi menghadapi berbagai kendala di tahap awal. Namun, ia menegaskan bahwa masalah tersebut harus segera diselesaikan.

Baca juga : Mendagri: Pencegahan Keracunan MBG Perlu Peran Aktif Pemda

"Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan," kata Presiden.

Ia kembali mengingatkan bahwa program MBG dirancang untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan sehat.

"Mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juga pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi," kata Kepala Negara.

Baca juga : Pengamat Desak Keterbukaan dalam Kasus Keracunan MBG

Dalam beberapa minggu terakhir, dilaporkan adanya peningkatan kasus keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Banyak siswa harus mendapatkan perawatan medis akibat kejadian tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, BGN telah mengeluarkan kebijakan baru. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan seluruh dapur mitra yang sebelumnya terlibat kasus keracunan sudah menerima surat pemberitahuan resmi.

“Sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” katanya, Jumat (26/9).

Untuk memperkuat pengawasan, BGN akan mengerahkan tim inspeksi yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini bertugas memeriksa langsung kondisi dapur serta memastikan pemenuhan standar sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” katanya.

 (P-4)