Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH kembali salurkan bantuan sosial (bansos) tahap ketiga untuk periode Juli-September 2025. Salah satu skema yang disalurkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Penyaluran BPNT tahap ketiga berlangsung bertahap sepanjang bulan September 2025 dan menyesuaikan kesiapan teknis di tiap daerah.
Penyaluran BPNT tahap ketiga tidak memiliki tanggal pencairan yang seragam di semua wilayah. Proses distribusi biasanya berlangsung dari pekan pertama hingga pekan keempat September, sehingga waktu pencairan tiap KPM dapat berbeda-beda tergantung daerah dan kesiapan administrasi setempat.
Setiap KPM berhak menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Untuk periode Juli-September 2025 (Tahap 3), total yang diterima adalah Rp600.000 per KPM. Dana ini ditransfer langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima.
Pencairan dapat dilakukan melalui bank-bank Himbara yang ditunjuk pemerintah, yaitu BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Penerima diminta memastikan rekening KKS aktif agar penarikan dana berjalan lancar.
Untuk memudahkan masyarakat memantau status pencairan, pemerintah menyediakan pengecekan secara online melalui situs resmi dan aplikasi. Berikut panduan singkat:
(Antara/Z-2)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved