Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun dalam Pagu Anggaran 2026. Dengan tambahan ini, total anggaran BGN naik dari Pagu Indikatif Rp217 triliun menjadi Rp268 triliun.
"Penambahan anggaran Rp50 triliun itu diprioritaskan untuk peningkatan cakupan makan bergizi gratis (MBG), digitalisasi, promosi edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, pengawasan serta penguatan tata kelola," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/9).
Dadan menjabarkan, tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah serta kelompok rentan. Dari total tambahan, sekitar Rp34 triliun diperuntukkan bagi bantuan pangan bergizi untuk anak sekolah, Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai, Rp3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp280 miliar untuk promosi dan edukasi, Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, Rp412 miliar untuk tata kelola, serta Rp3,8 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran.
Secara total, Pagu Anggaran 2026 BGN yang mencapai Rp268 triliun terbagi menjadi dua program besar. Sekitar 95,4% atau Rp255,6 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sisanya 4,6% atau Rp12,4 triliun dipakai untuk program dukungan manajemen.
Anggaran juga difokuskan pada kelompok penerima manfaat yang besar. Untuk pendidikan, porsi terbesar ada di siswa SD/MI sederajat senilai Rp94 triliun atau 42,9% dari total. Sementara untuk sektor kesehatan, alokasi terbesar diberikan kepada ibu menyusui dengan nilai Rp8,8 triliun atau 35,6% dari total anggaran kesehatan.
Kepala BGN menekankan, tambahan anggaran ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat intervensi pemenuhan gizi nasional.
“Dengan demikian kita lihat bahwa anggaran terpusat pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran dengan alokasi mencapai 94,62%. Ini artinya intervensi merupakan bagian utama dan anggaran itu sepenuhnya digunakan untuk pemenuhan gizi nasional,” ungkapnya.
Melalui alokasi tersebut, BGN menargetkan sekitar 74,5 juta penerima manfaat pada 2026, mulai dari anak sekolah hingga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Fokus utamanya tetap pada penyediaan makanan bergizi gratis sebagai bagian dari strategi memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini," pungkasnya.(M-2)
Kepala BGN juga menyinggung pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dengan mencontohkan Jepang.
Menurut Dadan, kegiatan BGN yang ditangani oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.
Presiden Prabowo Subianto gelar buka puasa bersama tokoh bangsa di Istana Merdeka. Bahas isu strategis, geopolitik, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Cek detailnya!
Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35% dari target nasional.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengataka keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) SPPG
Pengamat mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini berpotensi gagal total karena pelaksanaannya amburadul dan meminta kepala BGN mundur
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved