DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Tuntas dalam Waktu Dua Bulan

PEMERINTAH bersama DPR RI memutuskan untuk mengakhiri polemik royalti yang belakangan menimbulkan kontroversi. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Kamis (21/8).

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, mengatakan pemerintah bersama DPR sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Ia berharap langkah ini menjadi pintu masuk bagi penguatan perlindungan hak cipta, sekaligus memastikan penarikan royalti dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik baru.

Baca juga : Piyu Padi Curhat Cuma Terima Royalti Lagu Rp125 Ribu

“Polemik royalti yang berlarut-larut memang harus segera diakhiri. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar. Revisi UU Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan, namun tidak membelenggu kreativitas industri kreatif,” kata Mafirion, melalui keterangannya, Jumat (22/8).

Menurut Mafirion, kehadiran regulasi harus memberikan rasa aman bagi semua pihak. Hak cipta perlu dilindungi, namun pelaksanaannya tidak boleh memberatkan. 

“Musik sebagai karya seni harus memberi arti bagi kemajuan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Bukankah karya seni akan terdengar lebih indah bila dinikmati bersama, bukan menjadi sumber sengketa?” ujarnya.

Baca juga : Di Tengah Polemik Royalti, The Adams Izinkan Orang Lain Bawakan Lagu Mereka

Dia menegaskan, perumusan revisi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pencipta lagu, penyanyi, hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), agar aspirasi semua pihak dapat terakomodasi.

Ia optimistis revisi UU Hak Cipta dapat rampung dalam waktu dua bulan ke depan. Menurutnya, pembahasan akan fokus pada persoalan krusial yang memicu polemik di kalangan pelaku industri musik. 

“Pembahasan akan fokus pada hal-hal yang selama ini menjadi persoalan utama, terutama transparansi penarikan dan pembagian royalti agar lebih adil, tepat sasaran, dan terbuka,” jelasnya.

Selain itu, Mafirion meminta agar revisi UU Hak Cipta juga memperkuat mekanisme pengawasan. Dengan demikian perlindungan terhadap hak cipta benar-benar terjamin tanpa menghambat kreativitas musisi dan pelaku industri kreatif lainnya. "Kami tidak ingin persoalan royalti ini akan mematikan industri kreatif terutama musik,” pungkasnya. (Faj/P-2)