Polemik Royalti Dangdut Anjlok, LMKN Ungkap Fakta Penolakan ARDI

LEMBAGA Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akhirnya buka suara terkait polemik anjloknya nilai royalti musik dangdut yang belakangan disorot tajam oleh sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. LMKN menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar penurunan nilai nominal, melainkan adanya dinamika internal terkait penolakan distribusi oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).

Komisioner LMKN, M. Noor Korompot, menjelaskan bahwa penurunan drastis penerimaan royalti dari miliaran menjadi sekitar Rp25 juta tersebut berakar pada surat resmi ARDI bernomor Spm/005/ARDI/XII/2025 tertanggal 15 Desember 2025. Dalam surat tersebut, ARDI secara resmi menolak distribusi royalti untuk periode tertentu.

“ARDI meminta data yang telah divalidasi oleh pihak berwenang sebagai referensi pendistribusian royalti. Mereka menginginkan skema perhitungan yang transparan dan akuntabel sebelum dana disalurkan kepada anggota,” ujar Noor dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Baca juga : Penyelenggara Festival Musik Diimbau Bayar Royalti Sebelum Acara Dimulai

Kronologi dan Alasan Penolakan

Penolakan distribusi oleh ARDI didasari oleh permintaan validasi data yang lebih rinci. ARDI menyepakati agar royalti tahap pertama periode Januari-Juni 2025 yang ditolak tersebut diakumulasikan pada distribusi berikutnya. Syaratnya, LMKN harus menyajikan data yang valid serta skema yang transparan.

Selain itu, ARDI mengusulkan perluasan sumber data royalti agar mencakup sektor-sektor yang menjadi basis massa musik dangdut, seperti:

• Bar atau kafe dangdut
• Radio khusus dangdut
• Panggung hiburan rakyat atau hajatan

Di sisi lain, LMKN menyatakan bahwa proses penghitungan selama ini telah menggunakan sistem Digital Information Song (DIS) dan melalui verifikasi ketat. LMKN juga telah menetapkan formulasi pembagian melalui Surat Keputusan resmi untuk periode 2025.

Baca juga : LMKN Ajak Musisi Ikut Berperan Jaga Keadilan Royalti Musik

Data dan Fakta Distribusi Royalti

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur distribusi dan polemik yang terjadi, berikut adalah ringkasan data terkait:

Langkah ke Depan

LMKN menyayangkan keterlambatan pembaruan data dari pihak ARDI. Meskipun batas waktu ditetapkan pada 1 Februari 2026, data karya dan anggota baru diserahkan pada 2 Maret 2026. Hal ini berdampak pada proses verifikasi royalti yang belum teridentifikasi.

Meski terjadi polemik, Noor membawa kabar baik bahwa terdapat potensi kenaikan nilai royalti bagi para pedangdut pada distribusi mendatang. LMKN berencana membuka ruang dialog konstruktif dengan ARDI untuk menyempurnakan tata kelola ini.

“Kami ingin semua berjalan dalam koridor etika dan dialog yang jernih. Kami meminta para pihak untuk melakukan klarifikasi langsung ke LMKN sebelum menyampaikan pernyataan ke publik agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tutup Noor. (Ant/Z-1)