Kolaborasi yang Kuat Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi 

HUBUNGAN yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. 

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). 

Hadir pada acara itu antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR). 

Baca juga : MPR: Perbaikan Kualitas Demokrasi Harus Konsisten

Selain itu, sejumlah anggota DPR seperti Adian Yunus Yusak Napitupulu, Irma Suryani Chaniago, Bonnie Triyana, Ledia Hanipa Amaliah, dan Ratna Juwita Sari hadir sebagai pembicara. 

Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR/MPR dari sejumlah fraksi di parlemen, sejumlah anggota DPRD provinsi, dan sejumlah organisasi swadaya masyarakat. 

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR pada 26 November 2024 membentuk Kaukus Nasional SDG's sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, berkelanjutan, dan hak asasi manusia. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

Pada salah satu kegiatan dalam kaukus tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, terungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. 

Menurut Rerie, salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan. 

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, harus mampu mewujudkan  SDGs dalam proses pembangunan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun. 

Setiap individu, tegas Rerie, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. (*/I-2)