Bebas Polio Bukan Berarti Bebas Ancaman

INDONESIA, oleh WHO pada 2014 telah dinyatakan sebagai salah satu negara berstatus bebas polio. Namun ternyata masih ditemukan adanya KLB (Kejadian Luar Biasa) polio.

Masalah polio ini kemudian menjadi tema yang diangkat dalam TropmedTalk on Stage yang diselenggarakan Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Kamis (13/6).

"Sebarannya merata seluruh Indonesia," jelas Ketua Tim Krja Imunisasi Tambahan dan Khusus Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Gertrudis Tandy, MKM.

Baca juga : Sub PIN Polio dan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Terus Digencarkan untuk Cegah Penularan

Menurut dia hasil polio risk assessment 2024 menggunakan data tahun 2023. Ia juga menyampaikan data lainnya yaitu temuan kasus polio selama periode 2022 - 2024. "Setidaknya terdapat 10 kasus polio yang ditemukan
di Pulau Sumatra, Jawa dan Papua," katanya.

Bahkan, jelasnya, ada 399 kabupaten/kota atau 79% jumlah kabupaten/kota di Indonesia, berstatus risiko tinggi transmisi polio. Merespon temuan-temuan kasus tersebut, lanjutnya, Kementerian Kesehatan kembali mengadakan pekan imunisasi nasional (PIN) polio dalam dua tahap di 33 provinsi. Tahap pertama telah dilakukan 27 Mei yang lalu dan akan dilanjutkan tahap kedua pada 15 Juli yang akan datang.

Menyikapi langkah pemerintah ini, staf pengajar Departemen Ksehatan Anak FKKMK UGM Prof. dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A(K), Ph.D., mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. "Vaksin yang digunakan ini sangat sangat aman," tegasnya.

Baca juga : Guru Besar UGM Tegaskan Sub PIN Polio Aman dan Wajib Dilakukan

Ia menambahkan vaksin yang digunakan adalah novel oral polio vaccine type 2 (nOPV) yang direkomendasikan oleh WHO.

Prof. Mei juga berpesan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam PIN untuk tetap mengikuti imunisasi rutin sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit. Untuk menyukseskan PIN menurut dia, perlu pelibatan berbagai pihak, tidak hanya sector kesehatan. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dr. Anggit Budiarto dalam kesempatan itu menceritakan langkah-langkah yang diambil saat menghadapi KLB polio beberapa waktu yang lalu. 

Baca juga : IDAI Sebut KLB Polio di Jawa Bakal Jadi Bom Waktu

"Kami menyampaikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi hingga ke kelompok-kelompok terkecil," jelasnya.

Hal tersebut dilakukan untuk merespons sikap sebagian masyarakat yang masih menolak vaksinasi dengan berbagai alasan. Menurut dia, cakupan imunisasi yang tinggi dapat dicapai jika stakeholder melakukan engagement atau pelibatan masyarakat dengan baik.

Pentingnya imunisasi juga digaris bawahi oleh Direktur Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM, dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PhD. 'Kalau berobat itu hanya dirinya yang merasakan manfaat, tapi kalau vaksinasi yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat," tegas dr. Donnie, sapaan Riris Andono Ahmad.

Baca juga : KLB Polio, Kemenkes Lakukan Imunisasi Massal Pekan Depan

Menurut dia vaksinasi menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Karena itu, lanjutnya, berpartisipasi dalam vaksinasi berarti juga turut memberikan perlindungan kepada individu-individu yang karena keadaan tertentu tidak dapat mengikuti vaksinasi. Ia kemudian menyampaikan hal lain yang dapat dilakukan untuk mempertahankan status bebas polio yang telah diraih oleh Indonesia.

"Kita harus punya kapasitas untuk dapat mendeteksi sedini mungkin," jelasnya.

Hal tersebut katanya, cukup menantang karena ketika hampir mencapai tujuan untuk menghilangkan kasus sepenuhnya, maka kasusnya menjadi sangat sedikit. Kondisi ini menuntut sistem surveilans yang sangat sensitif untuk mendeteksi satu kasus sebelum terlanjur meluas. Hal tersebut, lanjutnya, membutuhkan investasi yang cukup besar.(H-2)