Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan.
“Nanti saya cek, saya baru cek, belum," papar Nadiem kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Adapun Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku curiga dana untuk program makan siang gratis era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diambil dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.
Baca juga : Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025
Hal itu diungkapkan Huda saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
“Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu, masih perlu pembuktian. Bisa jadi kemungkinan anggaran itu (makan siang gratis) diambil dari situ (anggaran pendidikan)," terang Huda, Rabu (29/5).
Huda membeberkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bakal makin berat jika alokasi dana malah dipakai untuk sektor di luar pendidikan. (Ykb/Z-7)
KUASA hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa kliennya akan kooperatif.
Kemendikbud-Ristek merilis Panduan Pendidikan Perubahan Iklim dalam giat yang bertajuk “Bergerak Bersama untuk Pendidikan Perubahan Iklim dalam Kurikulum Merdeka”.
Dirjen Dikti-Ristek, Abdul Haris, menindaklanjuti arahan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dengan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved