Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Pos Indonesia (Persero) kembali menyalurkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ada sekitar 28 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Surabaya yang akan menerima bantuan pada triwulan II-2024.
Executive General Manager (EGM) KCU Surabaya Tri Aulad mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial telah dilakukan sejak 2020 saat covid-19 melanda. Adapun proses pendistribusian dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni pencairan di Kantor Pos, penyaluran di komunitas, hingga pengantaran secara langsung ke tempat tinggal KPM.
"Setelah menerima alokasi data, nanti kita akan cetak surat pemberitahuan untuk masing masing KPM, kita antar dan distribusikan secara langsung maupun melalui pimpinan wilayah baik kelurahan atau desa se-kota Surabaya. Penyaluran diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan masing masing KPM tinggal datang ke Kantor Pos ataupun lokasi komunitas yang telah ditetapkan. Khusus untuk KPM yang sakit atau sudah tua biasanya diantarkan oleh tim kami ke masing-masing alamat KPM itu sendiri," katanya di Surabaya, Minggu, 9 Mei 2024.
Baca juga : Penyaluran Bansos PKH dan Sembako 2024 Dimulai, KPM Apresiasi Pelayanan Kantor Pos
Proses koordinasi di daerah
Saat menerima alokasi terkait bansos dan PKH, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Dinas sosial Kota Surabaya. Selanjutnya dilakukan meeting dengan pimpinan wilayah masing-masing seperti kelurahan, desa di Kota Surabaya.
"Nanti kami undang meeting untuk koordinasi, termasuk juga dengan pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkait dengan pembayaran. Setelah rembukan, kita koordinasikan baru kita lakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," jelas Tri.
Baca juga : Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH Tahap 3 di Daerah 3T
Untuk KPM lansia atau dalam kondisi sakit, dan tidak bisa datang langsung ke Kantor Pos maupun di lokasi komunitas, pihaknya secara langsung melakukan pengantaran. Sudah disiapkan tim khusus yang bertugas untuk melakukan pembayaran bantuan langsung secara door to door.
"Kami sudah ada tim yang bertugas untuk mengantar ke masing-masing rumah KPM, begitu ada informasi dari pendamping PKH atau TKSK kita akan langsung datangi dan diantarkan. Nah kita langsung bayar di tempat oleh petugas Pos Indonesia tentunya," ujar dia.
Agar tidak terjadi penumpukan, dirinya mengimbau kepada KPM agar melakukan pengambilan bansos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Menurutnya setiap kelurahan sudah disusun jadwal tersendiri.
Baca juga : Pos Indonesia Tingkatkan Pelayanan Digital dalam Penyaluran Bansos
"Jadi tidak perlu harus datang berbondong-bondong sekaligus karena memang sudah kita atur sesuai tanggal pembayaran. Jadi tidak perlu ada penumpukan antrian di pada saat pembayaran di masing-masing tempat baik itu di kantor pos ataupun di komunitas," ungkap dia.
Aplikasi Pos Giro Cash (PGC)
Dengan adanya aplikasi Pos Giro Cash (PGC) semakin memudahkan proses distribusi bantuan bansos sembako dan PKH dari Kemensos agar distribusi bantuan bisa tepat sasaran, Aplikasi ini juga memudahkan Pos Indonesia dan juga pihak pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Sosial.
Baca juga : Pengantaran Bantuan PKH dan Sembako ke Rumah KPM Jadi Metode Unggulan Pos Indonesia
"Dengan adanya aplikasi PGC yang sudah disiapkan oleh perusahaan, nantinya KPM tinggal datang ke lokasi pembayaran pada saat pembayaran akan dilakukan pengambilan foto untuk masing-masing KPM baik itu yang datang ke kantor pos, dibayarkan di komunitas maupun diantar ke masing-masing rumah dari KPM," ujar dia.
Menurutnya, dengan aplikasi PGC ini juga semakin memudahkan petugas juru bayar karena semua transaksi yang dilakukan telah tercatat langsung di sistem yang telah disiapkan Pos Indonesia. Selain itu, Kemensos juga bisa melihat secara langsung jumlah alokasi yang diberikan ke Kota Surabaya, jumlah yang telah terbayarkan, dan sisa KPM yang belum dibayarkan
"Jadi dengan PGC ini nanti semua pihak terbantu mulai dari proses pembayaran untuk masing masing KPM, kemudian pihak kementerian terkait juga dapat melihat kebenarannya, apakah dibayarkan kepada orang yang berhak, bisa juga dilihat foto penerimanya siapa rumahnya di mana," kata dia.
Dirinya juga berharap Pemerintah pusat maupun daerah bisa mempercayakan proses penyaluran bantuan sosial baik untuk bantuan dari Pusat ataupun dari Pemerintah Daerah.
Terutama jika dilihat dari sisi akuntabilitas, proses pengecekan / pelaporan data maupun kevalidan dalam sistem pembayaran yang dimiliki Pos Indonesia.
Dan apa komitmen dari Pos Indonesia khususnya di kota Surabaya ini untuk menyalurkan dana bantuan pkh dan sembako dari Kementerian Sosial.
"Sesuai dengan komitmen perusahaan, kami juga menjalankan standar operasional prosedur yang sudah disusun oleh kantor pusat. Kita akan melakukan pembayaran sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah diatur," ujar dia.
Bantuan tepat sasaran
Salah satu petugas Juru Bayar di Kantor Pos Surabaya Ike Verdia mengatakan dalam sehari penyaluran bansos diantar ke rumah KPM biasanya diberikan untuk lima hingga 10 orang. Penyaluran bansos dan PKH secara langsung difokuskan kepada penerima lansia atau yang sakit.
"Jadi mekanisme pengantaran secara langsung, pertama kita lakukan pembayaran di Kantor Pos, kemudian keluarga KPM yang membawa undangan menjelaskan alasan penerima tidak bisa hadir di lokasi pembayaran, biasanya karena lansia dan dalam kondisi sakit," ujar dia.
Saat dilapangan, dirinya juga mendapatkan beberapa kendala terutama tentang lokasi atau rumah KPM, pendamping yang tidak ada di tempat, hingga persyaratan yang belum terpenuhi. Dirinya berharap Pos Indonesia terutama kantor pos Surabaya selalu diberikan kepercayaan untuk penyaluran bansos dari pemerintah.
Penerima bansos di Surabaya, Sriani mendapatkan bansos sebesar Rp600 ibu. Dirinya berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah, terutama Kementerian Sosial dan juga Pos Indonesia. Menurutnya, penghasilan yang diberikan suami tidak menentu sehingga membuatnya kesulitan.
"Terima kasih atas bantuannya pada Presiden Joko Widodo, Kementerian Sosial karena sudah memperhatikan kebutuhan rakyat kecil. Kemudian kepada Pos Indonesia yang sudah mengantarkan bantuan langsung ke saya sehingga saya bisa membelikan ibu mertua kursi," ungkap dia. (Z-6)
Bank DKI senantiasa berupaya memberikan kontribusi membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung terwujudnya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19 pada 2020.
Sembako yang disalurkan antara lain, beras, minyak goreng, gula, telur hingga keperluan rumah tangga lainnya
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved