Anggota DPR Minta Sekolah Kedinasan Hapus Tradisi Perpeloncoan

TRADISI perpeloncoan di lingkungan sekolah kedinasan kembali menelan korban. Nyawa taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika hilang sia-sia karena menjadi korban senioritas yang terjadi di STIP. 

Anggota Komisi Pendidikan DPR, Mustafa Kamal mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Sepanjang pengamatannya sekolah-sekolah kedinasan di sejumlah kementerian memiliki paradigma yang berbeda dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik dalam hal pengajaran maupun para pendidiknya.

“Padahal yang namanya pendidikan tetap harus menginduk pada UU Sisdiknas sehingga norma-normanya mengikat. Sekolah-sekolah kedinasan itu kan masyarakat sipil bekerja di birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Kalau gayanya seperti tentara, ini jadi problem di lapangan. Dia tidak punya watak melayani dan tidak bisa kompetitif,” jelas Mustafa Kamal dikutip, Sabtu (4/5). 

Baca juga : Polisi Tetapkan Satu Senior Taruna STIP Sebagai Tersangka

Dia juga menilai dengan menyerahkan sekolah kedinasan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) maka anggaran pendidikan bisa efisien dan tepat sasaran. Selain itu, sumber daya manusia yang dihasilkan akan lebih kompetitif dan berinovasi, termasuk menciptakan watak melayani publik.

“Karena sekolah kedinasan ini terlalu banyak tangan dan ada ego sektoral. Jadi harus ada satu kebijakan yang bisa memutus masalah struktural dan kultural ini,” katanya.

Adapun untuk memutus rantai kekerasan antara junior dan senior, Mustafa menyarankan agar ada pemisahan dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga : Polisi Segera Tetapkan Tersangka Penganiayaan Taruna STIP

“Mungkin tiga sampai lima tahun antara senior dan junior tidak bertemu dulu. Sebab selama masih satu asrama dan berinteraksi, saya kira selalu saja ada cara-cara yang tidak terduga yang bisa dilakukan. Saya berharap pemerintah tidak memandang sebelah mata persoalan ini. Seolah ini kejadian biasa. Ini persoalan nyawa,” harapnya. (Z-8)