Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya pada momentum May Day yang jatuh setiap 1 Mei.
"May Day merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintah harus memberi ruang dan kesempatan luas pada kaum pekerja yang ingin memanfaatkan momen tersebut," ujar Netty dalam keterangan resmi, Rabu, (1/5).
Menurut Netty, penetapan 1 Mei sebagai hari libur merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kaum pekerja yang telah berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor.
Baca juga : Hari Buruh, Kapolri Pilih Presiden KSPSI Jadi Staf Khusus Bidang Ketenagakerjaan
Oleh karena itu, kata Netty, sebaiknya Pemerintah memberi kesempatan pada Hari Buruh untuk mendengar aspirasi mereka.
"Biarkan para pekerja menjadikan May Day sebagai panggung demokrasi untuk menyampaikan tuntutannya. Aparat terkait tinggal melakukan pengawalan agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Netty, saat ini kondisi mayoritas kaum pekerja masih memprihatinkan.
Baca juga : Buruh: Kebijakan Cuti Hamil dan Melahirkan banyak Dilanggar Perusahaan
"Mayoritas pekerja di Indonesia masih jauh dari sejahtera. Upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin besar. Belum lagi terkait jaminan keamanan dan keselamatan kerja yang belum ideal dengan risiko pekerjaan yang kadang taruhannya nyawa," tambah Netty.
Netty mendesak pemerintah agar mendengarkan masukan dan tuntutan dari para pekerja yang selalu disuarakan setiap tahunnya.
"Dengarkan tuntutan buruh dengan sepenuh hati. Pemerintah harus dapat bertindak sebagai pengayom dan pembina yang berempati dan berpihak pada pekerja dalam hubungan industrialis. Jangan sampai pekerja merasa bahwa pemerintah hanya berdiri di sisi pengusaha dan abai terhadap para pekerja. Keadilan dan kesetaraan harus juga dirasakan oleh kaum pekerja," pungkas Netty. (Z-8)
Menjelang peringatan Hari Buruh pada 1 Mei, pemerintah menegaskan posisinya yang berpihak pada pekerja.
Serikat Pekerja Dorong Perubahan Menyeluruh Sistem Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Buruh
KSPI bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Peringatan Hari Buruh Internasional dinilai masih terjebak dalam rutinitas seremonial dan pendekatan populis, tanpa menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Peringatan May Day didorong menjadi ajang refleksi kedewasaan kolektif antara buruh dan pengusaha guna membangun keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Linda menyatakan, ada tiga pilar keberpihakan yang terkandung dalam UU baru ini. Yang pertama, yaitu Legalitas Eksistensi.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved