Para Capres Dianggap Minim Gagasan dan Inovasi terkait Pendidikan saat Debat Capres

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyayangkan jalannya debat capres yang berlangsung pada Minggu (4/2) malam. Dia melihat para kontestan tidak membedah atau mengelaborasi isu-isu di sektor pendidikan secara baik.

“Semua jawaban bersifat biasa-biasa saja, tanpa ada terobosan baru dan tawaran sebuah sistem pendidikan yang lebih berkeadilan,” ujar Ubaid melalui keterangan tertulis, Senin (5/2).

Ia menggarisbawahi soal anggaran pendidikan 20% yang tidak jelas arahnya, untuk apa dan untuk siapa. Isu anggaran pendidikan 20% sedianya disinggung dalam pertanyaan saat debat baru dimulai. Namun, semua kandidat gagal menjawab pertanyaan itu dengan inovasi gagasan atau sistem baru yang lebih berkeadilan bagi tenaga pendidik.

Baca juga : Soal UKT Mahal, Ganjar Minta Liberalisasi Pendidikan Dihentikan

Berdasarkan Perpres Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023, pada 2023, dari total anggaran pendidikan Rp612,2 triliun, Kemendikbudristek hanya mengelola 13% atau setara dengan Rp80,22 triliun.

“Jadi sebagian besarnya dialokasikan ke Kementerian/lembaga lain plus pembiayaan pendidikan 37% dan juga ditransfer ke daerah plus dana desa 50%,” jelas Ubaid.

Selama proporsi anggaran pendidikan dibiarkan seperti itu, kualitas peserta didik akan terus jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu maju seperti Singapura dan Malaysia.

Baca juga : Anies Baswedan: Negara Jangan Pelit Alokasikan Anggaran Pendidikan

"Meski angkanya 20% dari APBN, nyatanya tidak menjadikan program pendidikan dasar dan menengah atau Wajib Belajar 12 Tahun sebagai prioritas," tandasnya. (Z-11)