Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEBAT Capres kelima akan mengangkat isu teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-covid society), dan ketenagakerjaan. Berkaitan dengan itu Asep Suharyadi dari SMERU Research Institute mengungkapkan, hal yang tak kalah penting yang diangkat dalam debat esok ialah soal distribusi bantuan sosial (bansos).
“Akan baik sekali kalau dalam debat nanti didiskusikan tentang bagaimana membangun basis data untuk penargetan bansos yang tepat agar tidak terjadi salah sasaran,” kata Asep saat dihubungi, Sabtu (3/2).
Seperti diketahui, pemerintah memiliki banyak program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PHK) hingga bantuan bencana alam. Namun, dalam realisasinya, program bansos masih banyak yang tidak tepat sasaran atau malah tidak tersalur ke penerima.
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
Karenanya, lanjut Asep, itu perlu juga membangun sebuah early warning system untuk menyusun indikator-indikator yang obyektif untuk menentukan kapan bansos harus diturunkan dan kapan bansos harus dihentikan.
“Selain itu bagaimana membangun exit strategy untuk rumah tangga penerima bansos agar mereka bisa naik kelas dan mandiri sehingga tidak tergantung lagi pada bansos,” pungkas Asep.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
Seperti diketahui, isu bansos menjadi sangat santer dibicarakan menjelang Pemilu 2024. Bukan tanpa alasan, hal itu disebabkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang getol membagikan bansos di masa-masa kampanye.
Aksi bagi bansos Jokowi itu memicu komentar berbagai pihak, karena dianggap tidak dijalankan sesuai prosedur. Bansos yang dibagi Jokowi juga dinilai sangat bermuatan politis mengingat ia kerap melakukan aksi yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved