Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan realisasi anggaran pendidikan untuk periode 2023 mencapai Rp503,8 triliun. Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Total anggaran pendidikan itu paling besar adalah untuk tenaga guru, untuk biaya operasi sekolah. Kemudian, kita berikan untuk para murid yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mampu dari sisi ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Secara rinci, dari keseluruhan realisasi anggaran pendidikan tersebut, Rp302,7 disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merevitalisasi sarana di 11.994 sekolah dan prasarana di 7.409 sekolah.
Baca juga: Realisasi Anggaran Infrastruktur di 2023 Mencapai Rp455,8 Triliun
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk dana BOS bagi 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, hingga Rp175,0 triliun untuk gaji para tenaga pendidik di daerah.
Kemudian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp178,4 triliun yang dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,3 juta siswa, Bidik Misi sebesar Rp13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS sebesar Rp13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
"Makanya ada Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, juga kita berikan Kartu Prakerja, kemudian ada mulai dari PAUD biaya operasi sekolah DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) untuk gaji pendidik terutama di daerah terpencil, dan biaya operasi kesetaraan untuk peserta didik yang coba kita kuatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga memaparkan anggaran pendidikan yang berasal dari pembiayaan sebesar Rp20,0 triliun dimanfaatkan untuk berbagai program beasiswa.
Beberapa di antaranya yakni melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa, serta 207 proyek riset.
"LPDP yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, kita berikan Rp20,0 triliun. Tambahan ini untuk mengirim 5.664 mahasiswa LPDP, plus 30 ribu lebih mahasiswa yang dapat beasiswa di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama," jelasnya. (Ant/Z-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved