Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan realisasi anggaran pendidikan untuk periode 2023 mencapai Rp503,8 triliun. Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Total anggaran pendidikan itu paling besar adalah untuk tenaga guru, untuk biaya operasi sekolah. Kemudian, kita berikan untuk para murid yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mampu dari sisi ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Secara rinci, dari keseluruhan realisasi anggaran pendidikan tersebut, Rp302,7 disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk merevitalisasi sarana di 11.994 sekolah dan prasarana di 7.409 sekolah.
Baca juga: Realisasi Anggaran Infrastruktur di 2023 Mencapai Rp455,8 Triliun
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk dana BOS bagi 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, hingga Rp175,0 triliun untuk gaji para tenaga pendidik di daerah.
Kemudian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp178,4 triliun yang dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,3 juta siswa, Bidik Misi sebesar Rp13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, hingga Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS sebesar Rp13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.
Baca juga: Defisit Turun Hingga 1,65%, APBN 2023 Dinilai Berkinerja Positif
"Makanya ada Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, juga kita berikan Kartu Prakerja, kemudian ada mulai dari PAUD biaya operasi sekolah DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) untuk gaji pendidik terutama di daerah terpencil, dan biaya operasi kesetaraan untuk peserta didik yang coba kita kuatkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu juga memaparkan anggaran pendidikan yang berasal dari pembiayaan sebesar Rp20,0 triliun dimanfaatkan untuk berbagai program beasiswa.
Beberapa di antaranya yakni melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa, serta 207 proyek riset.
"LPDP yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, kita berikan Rp20,0 triliun. Tambahan ini untuk mengirim 5.664 mahasiswa LPDP, plus 30 ribu lebih mahasiswa yang dapat beasiswa di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama," jelasnya. (Ant/Z-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved