Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta para korban kekerasan seksual, baik yang berusia anak maupun remaja agar berani melaporkan kasus tindak pidana tersebut.
"Dari anak-anak, dari kalian yang masih remaja, berani bersikap, berani bersuara, bahwa kalau mengalami, sampaikan, laporkan," kata Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA Rohika Kurniadi Sari seperti dilansir dari Antara.
Rohika mengatakan sikap berani melaporkan ini bertujuan untuk mendapatkan respons yang cepat terhadap kasus yang dialami korban. Ia mengatakan pihaknya mendorong orang tua untuk membangun keterbukaan dengan anak sehingga jika menjadi korban, maka mereka mau menceritakan peristiwa yang mereka alami.
Baca juga: Grab Gelar Pelatihan Keselamatan Berkendara dan Anti-Kekerasan Seksual
Para orang tua tentu harus membangun keterbukaan supaya anak-anak mau menyampaikan," kata Rohika.
Dia menambahkan negara harus menjamin perlindungan, terutama bagi anak anak untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi masa depan Indonesia yang lebih berkualitas. Dia mengatakan pemerintah kini sedang membuat peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu langkah penguatan regulasi.
Baca juga: Pahami UU TPKS untuk Lawan Kekerasan Seksual
"Peraturan-peraturan pemerintah yang di bawah undang-undang ini masih banyak ya PR-nya, harus diselesaikan," katanya.
Selain itu,kata dia, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat. "Penguatan koordinasi, sinergi, dan konvergensi daerah dengan pusat ini perlu dibangun dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, nanti semua bergerak," katanya. (Z-6)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Apindo meminta pemerintah agar memperjelas beberapa tafsiran aturan agar lebih mudah direalisasikan.
Ada sekitar 10 prinsip, dan 23 indikator yang harus dijawab oleh perusahaan dengan mengisinya melalui aplikasi.
kemitraan pemerintah dan swasta dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2045 menjadi sangat penting. Menurut Pri, mensejahterakan dan melindungi anak merupakan tugas bersama
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
Perlu diketahui, 5 SAI yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo adalah satu untuk pemenuhan hak sipil anak, di mana anak-anak memohon kepada pemerintah dan masyarakat
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved