Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menyambut baik rencana pemerintah memperpanjang pemberian bantuan sosial beras. Menurutnya, bantuan tersebut bakal dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Indonesia.
"Bagus. Bagi kaum miskin, mereka tetap harus dapat bansos," ujarnya saat dihubungi, Selasa (25/7).
Dia menambahkan, program bantuan sosial kerap kali memang dijadikan alat politik. Namun selagi bantuan itu benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka itu bukan menjadi soal.
Baca juga: Telusuri Dugaan Korupsi Bansos Beras, KPK Panggil 4 Saksi
Hal yang perlu dipertanyakan adalah apabila pemerintah menghentikan sama sekali program bantuan sosial tersebut. Padahal di saat yang sama ada ancaman sektor pangan yang mungkin berdampak bagi masyarakat miskin di Tanah Air.
"Apakah ada anggapan untuk dipolitisasi? Itu konsekuensi dari program bantuan sosial. Justru kalau bansos dihentikan, alasannya harus lebih kuat," jelasnya.
Baca juga: Cek Bansos 2023 BPNT, BST, PKH Lewat HP, Link Download Aplikasi Resmi Kemensos RI
Diketahui sebelumnya, pemerintah bakal memperpanjang pemberian bantuan sosial berupa beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut bakal diberikan sejak Oktober 2023 hingga Desember 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan, bantuan beras itu dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih di akhir tahun ada momen natal dan tahun baru. (Mir/Z-7)
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved