Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 50.570 hektare. Angka itu menurun sebanyak 14,49% dibanding pada periode yang sama di tahun 2022.
“Meskipun terjadi penurunan pada luas karhutla, hal ini harus terus diwaspadai bersama, sebagaimana prediksi BMKG, pada awal semester dua ini akan terjadi potensi El Nino pada level lemah hingga moderat,” jelas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri, Senin (17/7).
Berdasarkan data yang diakses di laman sipongi.menlhk.go.id karhutla terbesar terjadi di NTT seluas 5.211 hektare, Kalimantan Barat 4.172 hektare, Lampung 2.272 hektare, Sulawesi Tenggara 1.961 hektare, Maluku 1.953 hektare, Riau 1.860 hektare, Sulawesi Tengah 1.499 hektare dan NTB 1.413 hektare.
Baca juga: KLHK Sampaikan Kebutuhan Dukungan Hukum Bidang LHK
Thomas melanjutkan, salah satu tugas Menteri LHK dalam Inpres No.3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah melakukan tugas supervisi pengendalian karhutla di daerah.
Terkait hal itu Menteri LHK sebagaimana SK 502/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 telah menugaskan para pejabat Eselon I lingkup KLHK untuk melakukan pendampingan dan supervisi pengendalian karhutla di daerah, untuk wilayah Kalteng telah ditunjuk yaitu Dirjen KSDAE.
Baca juga: Tahun Ini, Kebakaran Lahan Kanada Hancurkan 10 Juta Hektare
Thomas mengungkapkan KLHK telah memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyinkronkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK.07/2021 agar daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terlebih pada tahun 2024 adalah batas akhir dari penggunaan DBH-DR bagi pemerintah kabupaten/kota.
“Ke depan, dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi host ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) yang dalam tahun ini akan dilaunching bertepatan dengan Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN,” ujar Thomas
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenko Polhukam yang terus mendukung dalam upaya mewujudkan Manggala Agni sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, kami sedang mempersiapkan anggota Brigade Pengendalian Karhutla-Manggala Agni untuk mengikuti tes PPPK yang akan mengubah status kepegawaiannya sebagai bagian dari ASN,” jelas Thomas.
Thomas mengharapkan dukungan dari Kemenko Polhukam selaku koordinator dalam upaya penanggulangan karhutla sebagaimana Inpres No.3/2023 agar upaya KLHK untuk melakukan revitalisasi sarpras dalkarhutla. Revitalisasi sarpras pengendalian karhutla menjadi sangat penting untuk menjaga wilayah rawan dari kejadian karhutla.
Salah satu upaya untuk menekan kejadian karhutla di Indonesia yakni dengan melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Koordinator Laboratorium pengelolaan TMC BRIN Budi Harsoyo menyatakan, teranyar operasi TMC akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Sebelumnya operasi TMC telah dimulai sejak April 2023 lalu. Pertama, TMC diselenggarakan di Riau, NTT, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Jambi.
Budi menyatakan, operasi TMC yang dilakukan di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya saja di wilayah Kalimantan Barat, di mana TMC dilaksanakan pada 28 Juni hingga 6 Juli 2023 lalu. Secara keseluruhan, perbandingan tinggi muka air tanah (TMAT) pada 27 Juni 2023 sebelum kegiatan dan 6 Juli 2023 setelah kegiatan terpantau seluruh stasiun TMAT mengalami peningkatan.
"Jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Barat saat kegiatan TMC berkurang dan dapat dipertahankan 0 hingga saat ini," jelas Budi.
Ia juga menjelaskan bahwa TMC memang sebaiknya dilakukan saat sebelum musim kemarau mencapai puncak.
"TMC idealnya dilakukan untuk memaksimalkan potensi awan di saat seperti ini, transisi ke musim kemarau. Karena jika dilaksanakan di puncak musim kemarau maka akan menemui tantangan, terutama dalam ketersediaan awan layak semai sebagai sasaran utama TMC," ungkap dia. (Ata/Z-7)
Pembuatan sekat bakar penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Dengan adanya sekat bakar, saat terjadi kebakaran api tidak akan menjalar ke areal yang lebih luas.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
BELASAN titik panas atau hotspot, yang diduga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terdeteksi satelit berada di Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Kebakaran hutan besar yang cepat merambat telah menghancurkan hingga setengah dari kota bersejarah Jasper di Kanada.
INDONESIA merupakan negara yang dikepung dengan berbagai potensi bencana alam, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga meteorologi.
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Lahan di Dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) terbakar pada Rabu (31/7) malam. Petugas gabungan sudah berhasil mengendalikan api pada Kamis dini hari
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
KLHK telah menggugat sebanyak 25 perusahaan terkait dengan karhutla. Hingga kini, 18 perusahaan di antaranya telah berkekuatan hukum tetap dengan total nilai putusan sebesar Rp6,1 triliun.
Dalam rangka upaya penurunan emisi dari sektor karhutla, diperlukan peran Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam pengendalian karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved