Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Muhammad Hasbi menyampaikan agar para orangtua membuat perspektif soal ‘sekolah unggulan’. Menurut Hasbi semua sekolah sama, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk.
Karena itu, Hasbi meminta para orangtua mendaftarkan anaknya ke sekolah berdasarkan sistem zonasi atau sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Dengan sistem tersebut, Hasbi berpendapat pendidikan untuk anak lebih merata di setiap sekolah. Sebab, sekolah diisi oleh siswa dari beragam latar belakang dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda.
“Kepada para orangtua kami mengimbau agar mendaftarkan anaknya berdasarkan zona di mana tempat tinggal mereka berdomisili. Saat ini tidak ada lagi konsep sekolah unggulan. Sekolah bertaraf nasional, internasional, tidak ada lagi konsep itu. Semua sekolah memiliki kualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada sekolah saya mengimbau melaksanakan proses PPDB berdasarkan Permendikbud No.1 tahun 2021. Semua sudah diatur mulai dari persyaratan penerimaan, proses penerimaan dan seterusnya,” ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (13/6).
Baca juga: Daya Tampung Sekolah Negeri Terbatas, Ribuan Siswa di Depok Harus ke Swasta
Selain itu, Hasbi juga tak menampik masih banyak masalah yang terjadi dalam proses seleksi PPDB. Dari tahun ke tahun, isu soal kurangnya bangku di sekolah negeri selalu ada. Setiap daerah, kata dia, juga hampir selalu ada anak yang tidak lulus PPDB untuk sekolah negeri, akhirnya dioper ke sekolah swasta.
“Memang konsep daya tampung itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas ya. Ketika bicara mengenai daya tampung, kita tidak bicara sekolah negeri saja, tetapi juga daya tampung sekolah swasta. Pemerintah tidak lari dari kewajiban itu. Anak yang tidak lolos PPDB dan sekolah di swasta masih mendapatkan bantuan operasional sekolah,” kata dia.
Baca juga: PPDB 2023 SMA, SMK, SLB Jawa Barat Tahap Dua Dimulai 26 Juni 2023
“Ada mekanisme BOS, sehingga anak-anak yang bersekolah di swasta tetap terbantu. Memang terkadang ada tambahan biaya, tetapi itu kembali lagi kesepakatan antara orangtua dan sekolah,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Tersangka AS menerima data 4 anak yang menumpang alamat di Jl. Selot No. 13 Kel. Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, yang sebetulnya menjadi alamat Masjid At-Taqwa.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan rotasi delapan kepala sekolah (kepsek) gara-gara skandal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 SMP Negeri.
PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) bermasalah di sejumlah daerah dan memicu protes luas dari masyarakat. Ini perintah Presiden Joko Widodo.
FENOMENA siswa titipan atau siswa siluman menodai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Depok, Jawa Barat 2023.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di DKI Jakarta yang selesai Selasa (11/7) lalu, berjalan lancar.
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan kembali bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) penting ditempuh demi mencegah terjadinya kastanisasi sekolah.
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menugaskan sejumlah tenaga fungsional penerjemah untuk menjadi juru bahasa
Saat ini ada sebanyak 203.385 satuan pendidikan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta jiwa dan 486.451 pendidik.
Kemendikbudristek mengalihwahanakan 100 judul buku bacaan bermutu (buku cerita bergambar) ke dalam bentuk buku Braille.
Bertempat di Ubud, Bali, Festival Intur 2024 mengusung tema Subak: Harmoni dengan Pencipta, Alam, dan Sesama.
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved