Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG perayaan Idul Fitri 1444H, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan SatDamkar seluruh Indonesia secara daring, Senin (17/4).
Pengarahan itu menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 400.4.4.1/2205/SJ tanggal 13 April 2023 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H Tahun 2023.
Dalam arahannya, Safrizal menyampaikan, “Pertama, Kasatpol PP agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Forkopimda dalam memetakan daerah potensi rawan gangguan trantibum dan bencana alam yang selanjutnya membuat rencana aksi,”
Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Agar Mudik Lancar dan Inflasi Terkendali
Safrizal juga menegaskan kelancaran mudik lebaran merupakan tugas penting para Satpol PP, Damkar, serta dinas lainnya untuk bersiaga secara penuh dan membagi tanggung jawab selama mudik lebaran.
Ketiga, memastikan tidak terjadi kemacetan di tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian utamanya tempat wisata, terlebih diperkirakan keramaian Lebaran ini meningkat 20-30% dibanding tahun lalu.
"Satpol PP agar identifikasi titik pasar tumpah terutama di area jalan arteri atau menuju pintu tol. Utamanya di jalur Pantura Pulau Jawa serta di beberapa titik di Sumatra. Pasar tumpah diatur sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kemacetan,” imbuh Safrizal.
Baca juga: Kemendagri Apresiasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sumut
Keempat, Identifikasi dini gangguan trantibumlinmas seperti bentrokan antarwarga, penodongan atau begal, penggunaan petasan, dan sweeping oleh pihak tertentu yang ilegal.
Satlinmas agar diaktifkan di lingkungan masing-masing untuk mendukung cipta kondisi trantibumlinmas.
Selanjutnya, Satlinmas ikut bekolaborasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk melakukan pengamanan dan patroli lingkungan terutama untuk rumah kosong yang ditinggal mudik.
Keenam, jajaran Damkar perlu melakukan imbauan pada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir potensi kebakaran selama musim mudik.
Terakhir, Kasatpol PP diminta untuk menindaklanjuti setiap rencana aksi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan disampaikan ke Kemendagri.
"Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah pengendalian inflasi daerah, kepala daerah perlu turun langsung check lapangan, pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan terus jaga momentum daya beli masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional", tutup Safrizal. (RO/Z-1)
Selama momen libur Idul Adha tahun ini pada 13-19 Juni, jumlah penumpang menuju wilayah KAI Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 195.330 orang.
Anggota Ombudsman Hery Susanto membeberkan fakta-fakta terkait karut marutnya pengelolaan program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan moda bus.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyebut sebagian besar pemudik mengaku puas dengan kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.
PELAKSANAAN mudik Lebaran 2024 dinilai memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat mencapai 73,9%.
Apreasiasi tersebut disampaikan Presiden saat melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/5).
Pengamat transportasi Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong pemerintah memperbaiki program mudik gratis karena dianggap bermasalah.
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved