Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyerahkan kasus dugaan rasuah penyaluran bansos untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita percayakan pada KPK, biarkan KPK bertugas lah," kata Plt Kepala Biro Humas Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (16/3).
Romal juga enggan berkomentar banyak terkait nominal dugaan korupsi tersebut hingga ratusan miliar. Sebelumnya KPK menduga kerugian dalam kasus dugaan bansos untuk PKH di Kemensos mencapai ratusan miliar.
Baca juga: Bansos Pangan akan Diberikan ke 21,6 Juta Penerima PKH dan BLNT
"Kita no comment-lah mas, semua media kita no comment itu juga bukan kepemimpinan Ibu Menteri (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujarnya.
Perhitungan kerugian negara hingga ratusan miliar dalam kasus dugaan korupsi bansos untuk PKH tersebut masih menunggu perhitungan final, kemungkinan nominal tersebut juga bisa lebih tinggi.
Baca juga: Bulog dan RNI Siapkan Bansos Pangan untuk Tiga Bulan
Hingga kini sudah ditetapkan 6 tersangka kasus rasuah tersebut antara lain Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo; Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto; VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan.
Kemudian Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren; anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani; dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
Semua tersangka dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. (Iam/Z-7)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved