Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin, di Jakarta, Senin (13/3).
Pada pertemuan tersebut, Siti menyampaikan sejumlah hal krusial, di antaranya adalah perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, dan Contribution Agreement (CA) mengenai kontribusi berbasis hasil untuk pengurangan emisi.
Kedua belah pihak menilai kerangka kebijakan dan peraturan Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang didukung lebih lanjut oleh kontribusi Norwegia, telah memberikan hasil yang mengesankan.
Baca juga: Kesadaran Memilah Sampah Dimulai dari Skala Rumah Tangga
Selanjutnya, Siti menjelaskan bahwa Laporan Indonesia’s 3rd Biennial Update Report di November 2022 mencatatkan capaian kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia dari pelaksanaan REDD+ periode tahun 2018-2020 sebesar kurang lebih 577 juta ton CO2e.
Analisis teknis oleh UNFCCC atas laporan tersebut menyatakan bahwa data informasi dan metodologi pengukuran capaian kinerja REDD+ Indonesia adalah transparan, konsisten, lengkap, akurat, dan komprehensif.
Baca juga: Menteri LHK Canangkan Gerakan 'Nasional Compost Day, Kompos Satu Negeri'
"Angka kinerja ini bukan angka estimasi Pemerintah Indonesia sendiri, melainkan angka yang telah diverifikasi oleh UNFCCC pada November 2022," ujar Siti melalui keterangan resmi.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Rut Kruger menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Indonesia tersebut. Dia menyatakan bahwa Pemerintah Norwegia mengapresiasi pola kerja teknis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Untuk selanjutnya, kedua belah pihak sepakat membentuk Joint Working Group untuk membahas lebih lanjut hal tersebut.
Selanjutnya, Menteri LHK Siti Nurbaya diagendakan bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Erling Rimestad, pada Selasa (14/3). (Z-11)
AO menyebut ada tren penurunan deforestasi dunia. Laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23% antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyepakati penguatan kerja sama pengelolaan hutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bezos Earth Fund (BEF) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandakan kemitraan penting antara kedua belah pihak.
Nantinya, kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan aksi penyelamatan lingkungan yang membutuhkan dana sebesar US$ 1.000 hingga US$50 ribu bisa mengakses tersebut.
Pengukuran deforestasi di Indonesia perlu menggunakan metode yang tepat
Izin ormas diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Terdapat sekitar 16.530.000 hektare hutan mangrove di dunia dan 20% atau sekitar 3.490.000 hektare dari jumlah tersebut ada di Indonesia.
Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menangkap Kepala Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan berinisial A, 32, dan K, 51.
Satu warga Talang Busro Pemangku Peninjauan, Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, ditemukan tewas pada Kamis (22/2) dini hari.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa KLHK dan perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 72.54 dengan yang menonjol Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87.
DITJEN Planologi mampu menyumbang 50,1% dari total PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved