Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBANGUNAN sektor sumber daya manusia (SDM) nasional harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dan pengamalan budi pekerti setiap anak bangsa dalam keseharian.
"Berbagai upaya untuk mencetak anak bangsa yang berdaya saing dan berbudi pekerti yang baik harus mampu direalisasikan dalam proses pembangunan SDM nasional," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/2).
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menempatkan pembangunan SDM menjadi salah satu program prioritas pada tahun ini. Tiga isu utama dalam program tersebut, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan revitalisasi vokasi.
Menurut Lestari, ketiga isu utama program pembangunan SDM nasional itu harus benar-benar bisa direalisasikan lewat kerja sama semua pihak. Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%).
Data BPS juga menyebutkan penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka dari sektor pendidikan sepanjang 2019-2021 ialah lulusan SMK dan diploma (vokasi). Lulusan dari jenjang SMK menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbanyak dengan kisaran 10%-14%, lalu diploma di kisaran 6%-8%, universitas 6%-7%, jenjang SMP ke bawah berkisar 2%-6%.
Selain itu berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka stunting anak balita nasional mencapai 24,4% pada 2021 dan pemerintah memasang target prevalensi stunting nasional menjadi 14% pada 2024. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan SDM nasional itu harus menjadi perhatian semua pihak, karena di era yang sarat perubahan di masa datang negeri ini membutuhkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya pembangunan SDM nasional itu juga mengedepankan pendidikan budi pekerti bagi setiap anak bangsa. Dengan demikian, tegas Rerie, pembangunan SDM nasional tidak hanya mampu mencetak anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing, tetapi juga memiliki akhlak mulia dengan mengenal, menyadari, dan menghayati pentingnya nilai-nilai moral yang baik. (OL-14)
Program sekolah lapang memiliki kurikulum lengkap untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB).
MENGELOLA sumber daya manusia (SDM) di era disrupsi saat ini kian menantang. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahaan tren di dunia kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved