Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UNIVERSITAS Terbuka menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dengan cara rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di FHISIP-UT.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Rektor UT Ojat Darojat dan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang dilanjutkan dengan penandatangann perjanjian kerja sama (PKS) oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi UT Rahmat Budiman dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, MoU dan PKS itu untuk melanjutkan program pendidikan ilmu kepegawaian BKN untuk diteruskan beberapa tahun kedepan. Ia berharap dengan perubahan yang signifikan ini juga akan mempengaruhi paling tidak proses belajar mengajar dan konten yang diajarkan.
"Ini adalah untuk teman teman dari BKD-BKPP-BKPSDM seluruh indonesia yang di berikan tambahan kompetensi. Kami memberikan beasiswa untuk bebas kuliah yang di daerah supaya ada ownershipnya itu memberikan biaya hidup pada para siswa yang di kirim karena mereka statusnya sudah PNS jadi mereka diberi biaya hidup untuk kuliah selama 4 tahun. Untuk kuotanya sendiri 35 peserta dalam setahun," lata Bima.
Baca juga : Fakultas Sains dan Teknologi UT Gelar The 2nd International Seminar of Science and Technology (ISST)
Rektor UT Ojat Darojat menambahkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan kurikulum yang bukan hanya konten dari buku teks, tapi juga seluruh pengalamann belajar selama mahasiswa kuliah di UT sudah mengintegrasikan berbagai kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi. Supaya itu menjadi bagian dari pengalaman yang mereka tempuh selama kuliah di UT pada saat ini.
"Nah itu yang supaya kurikulum kita dirancang dengan baik memberikan pengalaman belajar yang baik untuk mempersiapkan mereka untuk meniti masa depan. Bidang layanan kita kerja sama dengan seluruh pemerintah di daerah dengan BAKTI agar layanan akses point internet semakin bagus," ujarnya.
Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan UT Maya Maria mengungkapkan, tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada penerimaan PPPK Guru se-Indonesia, pada gelombang 1 dan 2, 79.469 alumni UT diterima sebagai Guru PPPK.
"Ini merupakan prestasi dan bukti lulusan UT dapat terjamin karir dan masa depannya," katanya. (RO/OL-7)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta saran Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hukuman kepada 14 pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK.
Pemerintah segera membuka penerimaan CPNS Formasi 2024. Namun perlu dicatat bahwa penerimaan CPNS tahun ini akan diprioritaskan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
CPNS yang mundur setelah dinyatakan lulus maka tidak bisa mengikuti seleksi untuk periode berikutnya.
PENDAFTARAN seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 sudah dibuka mulai hari ini Rabu 20 September 2023. Berikut ini alur pendaftaran untuk CPNS dan PPPK 2023.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan pernyataan terhadap penanganan kasus ujaran kebencian salah satu peneliti BRIN, APH kepada warga Muhammadiyah.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved