Pakar UGM: Literasi Bencana Harus Libatkan Semua Pihak

LITERASI bencana merupakan hal yang penting untuk dilakukan semua kalangan demi meminimalisir dampaknya yang merugikan. Masyarakat mesti disadarkan tentang bencana dan menjadikan upaya mitigasi sebagai sebuah pembiasan sejak dini.

Hal itu ditegaskan oleh pengamat iklim dan lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Emilya Nurjani kepada Media Indonesia, Jumat (30/9).

Ia menjelaskan, literasi bencana merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan tentang bencana untuk kecakapan hidup. Terdapat lima buah jenis literasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat terkait dengan bencana Waskim (2017).

"Literasi dibedakan menjadi literasi dasar, perpustakaan, media, teknologi dan visual. Kelima jenis literasi ini dapat digunakan kepada masyarakat untuk mengembangkan kesadaran masyarakat tentang arti dari bencana, tahap-tahap bencana, siklus bencana, tahap pra dan pasca bencana serta mitigasi dan adaptasi bencana," kata Emilya.

Ia menyampaikan, pemerintah bersama stakeholder melakukan literasi secara terus menerus melalui media masa (televisi, radio), media sosial maupun kegiatan simulasi langsung untuk membiasakan, mengembangkan, pembelajaran masyarakat tentang bencana.

Setelah diberikan literasi terkait dengan bencana, imbuhnya, masyarakat diharapkan bisa lebih tanggap terhadap bencana-bencana yang akan dihadapi di wilayah tempat tinggal mereka.

"Literasi menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan pengetahuan bencana, menambah wawasan, meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap bencana," kata dia.

Sebagai contoh, bencana yang disebabkan oleh hujan atau biasa disebut bencana hidrometeorologi. Ada dua yang utama yaitu banjir dan kekeringan. Masyarakat diberi literasi faktor yang menyebabkan kedua bencana tersebut selain faktor hujan, sehingga masyarakat mampu mengelola lingkungannya untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang akan terjadi agar risiko yang timbul bisa diminimalisir.

Pemerintah daerah melalui BPBD setempat biasanya sudah menyusun peta potensi dan kerentanan bencana baik yang tunggal maupun multi bencana. Literasi dapat dilakukan bersama dengan stakeholder terkait dengan menyesuaikan tingkat pendidikan serta pembiayaan yang ada.

Oleh karena itu, kata Emilya, literasi bencana tidak bisa dipasrahkan hanya kepada pemda setempat, tetapi juga kerjasama berbagai pihak agar kesadaran masyarakat tentang bencana menkadu sebuah pembiasan yang kemudian dikembangkan dan belajar kembali. (H-2)