Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
UPAYA pemberian vaksinasi untuk mencegah berkelanjutannya covid-19 harus selalu digencarkan agar tingkat imunitas dan kesehatan menjadi lebih baik dan meningkat.
Belum lama ini, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan akhir pandemi sudah di depan mata. Namun, di sisi lain, beberapa layanan sentra vaksinasi covid-19 di tempat pelayanan publik sudah tutup sehingga membuat proses vaksinasi covid-19 melambat.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dr. Nadia Tarmizi Wiweko menyampaikan walaupun perlahan sentra vaksinasi sudah mulai tutup tetapi tidak dengan edukasi tentang vaksinasi yang terus digencarkan. Ia pun meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lakukan upaya jemput bola untuk pemberian vaksinasi.
"Edukasi kepada masyarakat terus dilakukan dan kita meminta Pemda melakukan upaya jemput bola untuk vaksinasi," kata Nadia saat dihubungi, Senin (19/9).
Baca juga: 30,8% Masyarakat Rentan dan Umum Sudah Divaksinasi Booster
Ia juga menambahkan saat ini imbauan untuk vaksinasi masih sukarela dan belum menjadi kewajiban.
"Masih, sampai saat ini imbauan masih secara sukarela untuk mendapatkan vaksinasi," tuturnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan Satgas Covid-19 yang belum mengeluarkan surat edaran khusus yang mewajibkan untuk vaksinasi.
"Sementara belum ada, instrumen pengendali untuk beraktivitas publik dan melakukan perjalanan adalah booster," jelas Wiku.(OL-5)
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
KEPALA Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat agar segera menjalani vaksinasi covid-19.
Pemkot Cirebon menggiatkan kembali penggunaan masker dan vaksinasi
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved