Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENAIKKAN harga Bahan bakar minyak (BBM) merupakan keputusan pahit yang terpaksa diambil pemerintah. Keputusan ini juga berdampak terhadap masyarakat.
Namun, pemerintah juga telah menyampaikan alasan penyesuaian harga BBM, seperti tekanan ekonomi akibat situasi global yang dirasakan semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Serta, kenaikan harga energi karena disrupsi rantai pasok akibat pandemi dan perang di Eropa.
"(Penaikkan harga BBM) Ini adalah pukulan keras terhadap masyarakat sebenarnya, namun kita juga harus mengetahui bahwa ini adalah kebijakan yang perlu diambil, walau pun ini kebijakan yang pahit bagi pemerintah," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi dalam keterangannya, Rabu (14/6/2022).
Hal itu disampaikan Ahmad usai Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar di Balik Kenaikan Harga BBM' di sebuah hotel daerah Medan, Sumut, Selasa (13/9/2022).
Ahmad mengemukakan, pemerintah telah berusaha memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM. Bantuan sosial itu diantaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan angkutan umum.
Ahmad menuturkan bansos ini perlu dikawal oleh semua pihak agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. "Pemerintah memberikan solusi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Ini yang menjadi kami untuk bersama-sama mengawasi pemberian subsidi, pemberian BLT agar tepat sasaran," ujar Ahmad.
Ahmad mengatakan diskusi itu bertujuan untuk memberikan win-win solution dari penyesuaian harga BBM tersebut. Ia mengemukakan, penilaian sebuah kebijakan dengan menggunakan berbagai sudut pandang perlu dilakukan agar bisa memberikan solusi atas masalah yang terjadi, termasuk soal penyesuaian harga BBM.
Ia mengajak semua kalangan khususnya mahasiswa agar selalu kritis. Namun solutif dan juga realitis dalam menanggapi isu-isu nasional.
Selain itu, Ahmad juga mengutip pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri. Faisal menyebutkan harga minyak dunia yang melambung tinggi membuat subsidi BBM dalam negeri bertambah, sehingga membuat APBN membengkak. BBM subsidi khususnya pertalite juga banyak dinikmati rata-rata oleh orang yang dikategorikan mampu.
"Subsidi yang diberikan pemerintah hari ini sudah cukup banyak, artinya lebih baik di alokasikan kepada pendidikan atau pun kesehatan," ujar Ahmad mengutip pernyataan Faisal Basri. (OL-13)
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.
Salah satu faktor utama harga pangan yang masih tetap tinggi sampai saat ini adalah karena faktor penurunan produksi pangan.
MENTERI Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengatakan harga cabai di beberapa provinsi di Indonesia mengalami kenaikan jelang Idul Adha.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.
PENELITI Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan saat ini sudah banyak pedagang menjual Minyakita diatas harga eceran tertinggi (HET).
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved