Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan kegiatan literasi digital bagi sektor pemerintahan bertajuk "Peningkatan Kompetensi di Bidang Teknologi Digital bagi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara".
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid pekan lalu tersebut dihadiri 4.346 pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dan Regional di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kewaspadaan, serta mengadopsi teknologi digital.
Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang
masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyatakan kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang digital dan mendorong peningkatan jumlah jam pelajaran yang diperoleh masing-masing ASN sesuai dengan implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengembangan kompetensi ASN.
"Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan Literasi Digital ini terdiri dari 4 Pilar Literasi Digital. Yaitu Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital. Dari materi-materi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kecakapan penggunaan teknologi digital, meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan perangkat dan akun yang digunakan serta mendorong ASN untuk mengenal dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik pada masyarakat," ujar Bonifasius dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/9).
Sedangkan Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menjelaskan bahwa Literasi Digital ini merupakan kerja besar, karena sebagai ASN harus mampu memahami 4 pilar Literasi Digital dalam kehidupan sehari-hari. "Kemampuan dasar di era digital yang perlu kita kuasai seperti kecakapan individu dalam menggunakan internet, menggunakan media sosial, dan kemampuan mencari, memilah dan memilih konten yang positif, serta kemampuan mengolah dan membuat informasi," ungkap Imas.
Materi Transformasi Digital dalam kegiatan kali ini disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono. Sedangkan materi tentang Etika Digital yang menjadi poin penting dalam menjaga keharmonisan komunikasi dan beraktivitas di dunia digital disampaikan Gatot Sandy, Digital Content Practitioner.
Selanjutnya, materi tentang Budaya Digital disampaikan oleh Dr. Istiani sebagai Praktisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sedangkan Materi Keamanan Digital disampaikan Cahyo Edhi Widyatmoko dan materi Kecakapan Digital disampaikan Tri Hadiyanto Sasongko.(RO/OL-15)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta saran Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan hukuman kepada 14 pegawai yang terlibat dalam kasus pungutan liar di rutan KPK.
Pemerintah segera membuka penerimaan CPNS Formasi 2024. Namun perlu dicatat bahwa penerimaan CPNS tahun ini akan diprioritaskan untuk ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
Dengan total formasi 1.563, sebanyak 2.648 calon PPPK yang lolos seleksi administrasi pada bulan Oktober lalu, kini masuk pada tahap kedua seleksi kompetensi.
CPNS yang mundur setelah dinyatakan lulus maka tidak bisa mengikuti seleksi untuk periode berikutnya.
Guna mencegah kasus serupa terulang, TPK dan PPK harus melakukan komunikasi yang baik sehingga ASN tidak menjadi korban.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved