Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENANGANAN Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto.
Apresiasi tersebut diberikan karena tren kasus PMK di Jawa Barat yang mengalami penurunan hingga pada 26 Juli tidak ada penambahan kasus harian. "Tren penurunan ini betul-betul mohon dipelihara dan ditingkatkan dan dijaga konsistensinya. Masing-masing kabupaten/kota perlu memilihara dan menjaga tren data yang telah cenderung menurun ini," kata Surhayanto dalam keterangan, Jumat (29/7).
Penambahan kasus harian PMK di Jawa Barat pada kurun waktu 3 Mei sampai 21 Juni 2022 mengalami kenaikan. Hal itu kemudian mengalami kenaikan fluktuatif hingga puncak penambahan kasus harian pada 3 Juli 2022 mencapai 2.967 kasus. Namun setelah itu kasus cenderung menurun hingga saat ini.
Dari perkembangan itu, Suharyanto opitimistis Jawa Barat dapat menangani kasus PMK dengan baik. Menurutnya, Jawa Barat telah memiliki record sebagai provinsi dengan penanggulangan Covid-19 terbaik setelah DKI Jakarta.
Sebagai mantan Pangdam V Brawijaya, bahkan Suharyanto juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam pelaksanaan vaksinasi dari Provinsi Jawa Timur. "Saat saya masih jadi Pangdam Brawijaya, memang Jawa Barat ini kami lihat cepat sekali dalam pelaksanaan vaksinasi," imbuh dia.
Lebih lanjut, dengan capaian yang telah diraih Jawa Barat itu, Suharyanto tetap mengingatkan pentingnya biosecurity sebagai salah satu alat efektif penanganan PMK. Meski kasus PMK di Jawa Barat sudah menurun, namun hal itu tidak boleh membuat lengah. Suharyanto meminta wilayah di Jawa Barat yang sudah berada di zona hijau perlu dijaga agar tidak penyebaran virus PMK tidak kembali naik.
"Itu dijaga betul, jangan sampai kemasukan. Caranya dengan biosecurity dari lingkup kandang yang terkecil hingga batas- batas RT/RW dan dan desa. Hidupkan kembai posko PPKM yang pernah diaktifkan saar covid-19 untuk menjaga hewan ternak," jelasnya.
Terakhir, Suharyanto juga berpesan tentang perlunya integrasi yang solid untuk menangani penyakit ini. Khususnya untuk di daerah-daerah di perbatasan agar dibantu dan dikerahkan oleh semua pihak terkait.
"Penanganan PMK ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah pusat saja. Perlu ada integrasi solid untuk mengatasi penyakit ini. Khususnya, para pucuk pimpinan yang telah ditunjuk agar terus back up satgas di daerah," pungkasnya. (OL-15)
Pergerakan manusia selama perjalanan mudik berpotensi mempercepat penyebaran HFMD, terutama di kalangan bayi dan balita
WORLD Health Organization (WHO) kantor regional Eropa pada Juli 2023 melaporkan terjadi peningkatan kasus enterovirus, echovirus 11 (E-11). Seperti apa gejala penyakit ini?
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Idul Adha 1444 Hijriah akan memberikan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan lumbung ternak di wilayah Indonesia Timur.
Kementan terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Indonesia kembali memperlihatkan komitmennya dalam mendukung negara-negara berkembang dengan mengadakan Workshop Manajemen Inseminasi Buatan (IB).
HEWAN ternak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, banyak ditemukan yang tidak layak untuk kurban pada Idul Adha 1445 H. Hasil pantauan tim DKPP Klaten, terutama faktor kurang umur.
Akibat pengurungan yang ekstrem, mereka mengalami tingkat stres dan frustasi yang tinggi dan lebih rentan terhadap penyakit yang menyiksa.
Pendelegasian tim QC ini merupakan upaya Human Initiative dalam menjaga kualitas amanah dalam memfasilitasi ibadah kurban tahun ini.
Kebutuhan hewan ternak untuk kurban pada hari raya Idul Adha 1445 hirjiah tersebut tercukupi karena stok hewan ternak di Sulteng melimpah.
RIBUT perkara permasalahan hewan ternak yang mati diduga diracun, seorang adik kandung di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan tega telah menembak kakak kandungnya sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved