Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Marsudi Syuhud menegaskan, pihaknya sudah membekukan kerja sama dengan yayasan sosial kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), sejak kasus penyelewengan dana mencuat.
Ia menuturkan, MUI dan ACT pernah bekerja sama karena badan hukum ACT sudah dibekukan maka kerja samanya pun juga jadi beku.
"Karena kerja samanya kemarin hanya penyaluran beberapa beras kepada pesantren. Itu saja yang sudah berjalan yang lain belum karena sekarang dihentikan," katanya dalam diskusi Ukhuwah Kebangsaan bersama Organisasi Sosial Keagamaan se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).
Meski begitu, sambung Marsudi, MUI tidak menutup kemungkinan untuk tetap berkolaborasi, namun persoalan yang saat ini menimpa ACT diharapkan diselesaikan terlebih dahulu.
"Namanya orang sebuah organisasi mau kolaborasi dengan siapa saja, yang kira-kira buat kemaslahatan bersama kita laksanakan, tak hanya ACT. Namun ketika ada persoalan, saya harapkan persoalan diselesaikan dulu dan yang terpenting dibuka agar umat yang memberikan donasi clear kemana tasarufnya. Organ yang mejalankan begitu diaudit," jelas Marsudi.
Ia menegaskan, audit dan transparansi diperlukan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Selain itu, perlu ada pengawasan khusus dari Kementerian Sosial untuk mengawasi tiap yayasan filantropi yang ada di Indonesia.
"Yang terpenting amanah dan berapa kepantasan yang boleh dipakai 5/10 persen kalau bisa di Kementerian Sosial ada petunjuk agar tidak salah operasional, yang terpenting terbuka auditable sehingga masyarakat yakin dan percaya," kata Syuhud
Terkini, empat tersangka kasus penggelapan dana ummat oleh petinggi ACT akan dipanggil ke Barekrim Polri. Keempat tersangka ialah Mantan Presiden ACT yang saat ini menjabat ketua pembina dan pengurus ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar. Kemudian, Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT Hariyana Hermain, dan Sekretaris ACT periode 2009-2019 Novariadi Imam Akbari.
"Intinya dana itu sampai ke tujuannya orang yang memberikan donasi untuk ke sana, ketika tidak sampai ke titiknya pemberi donasi itulah penyelewengan," ujarnya. (H-2)
Buku itu juga memuat capaian-capaian serta kontribusi Perhimpunan Filantropi Indonesia dinsektor pendidikan.
Kesadaran terhadap isu perubahan iklim meningkat di antara lembaga filantropi, bahkan pada lembaga yang tidak terkait langsung dengan isu-isu perubahan iklim.
Selama tiga bulan masa penilaian hingga babak final penjurian, Institut Fundraising Indonesia (IFI) mampu menjaring 63 lembaga yang berpartisipasi di IFA Award 2023.
Pentingnya bantuan itu sebagai ekspresi nyata dari solidaritas masyarakat Indonesia kepada rakyat Palestina yang sampai saat ini masih menderita akibat agresi Israel.
Pada tahap kedua ini, Baznas mengoordinasikan bantuan kemanusiaan kepada beberapa lembaga asal Mesir yang memiliki jalur untuk mendistribusikan bantuan ke Palestina.
Pendekatan melalui kegiatan keagamaan atau mengatasnamakan agama iniah yang sering dijadikan sebagai kedok untuk mengetuk hati para dermawan.
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Ismail Haniyeh disebut telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, menilai judi jenis apapun, termasuk judi online dapat memicu hal-hal negatif yang akhirnya berujung pada tindak kriminal.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menjaga dan melindungi umat agar terhindar dari bahaya narkoba dan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved