Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan literasi digital untuk sektor pemerintahan yang bertajuk “ASN Makin Cakap Digital” di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan dilaksanakan secara hibrida yang diikuti oleh 1.992 Praja atau mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir di IPDN sebagai peserta. Kegiatan literasi digital untuk sektor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi digital kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga termasuk target nasional yang harus disasar oleh Kemenkominfo untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia.
Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 yang lalu, didapatkan skor atau tingkat kapasitas literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3.49 dari 5.00. Berdasarkan skor tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia berada dalam kategori “sedang”.
Kegiatan literasi digital di sektor pemerintahan merupakan salah satu inisiasi Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan ASN menuju Indonesia #MakinCakapDigital.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi antara BPSDM Kemendagri dan Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo,
“Kegiatan ini diadakan atas kerja sama dari BPSDM Kemendagri dan Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang digital.” jelasnya.
Ia berharao untuk para Praja di IPDN Jatinangor untuk menyebarluaskan betapa pentingnya literasi digital ke daerahnya masing-masing setelah lulus dari pendidikan di IPDN,
“Dari 1.992 peserta Praja atau mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir, setelah menyelesaikan pendidikan IPDN akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan betapa pentingnya mengikuti perkembangan digital” ujarnya.
Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan IPDN, mewakili Rektor IPDN, Agus Toyib menambahkan, kegiatan itu akan membuka wawasan baru mengenai literasi digital,
“Kita akan mendapatkan wawasan baru dan tentunya memenuhi kebutuhan literasi digital pada saat ini.” ucapnya,
Agus mengimbau kepada para Praja bahwa literasi digital sama pentingnya dengan Baca Tulis Hitung (calistung),
“Kami mengimbau terutama kepada para Praja bahwa literasi digital merupakan hal yang penting, sama halnya dengan calistung.” tegasnya.
Baca juga : Kemenkominfo Gelar Seminar Literasi Digital untuk Pesantren di Sumenep
Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tiga sesi materi literasi digital secara paralel oleh tiga orang narasumber yang kompeten di bidangnya. Tiga sesi tersebut adalah Kecakapan Digital, Keamanan Digital, dan Etika & Budaya Digital. P
ada sesi pertama, Machmudin Sadik, BPSDM Kemendagri, sebagai narasumber membahas bagaimana ASN sebagai pelayan, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa harus mengikuti perkembangan teknologi demi memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin berkembang,
“Tuntutan masyarakat terus berkembang, kita sektor pemerintahan cukup kewalahan dalam mengikutinya. Oleh karena itu, kita harus memenuhi tuntutan tersebut dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kita," ujarnya.
Menurutnya, ASN sudah tidak dapat menggunakan cara-cara lama dalam melayani publik, melainkan pada saat ini ASN harus melakukan pendekatan secara digital kepada masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Andri Johandri, ICT Specialist Gedhe Foundation juga membawakan materi mengenai Keamanan Digital yang berbentuk ilmu terapan dan dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Seperti halnya keamanan penggunaan email di lingkungan ASN,
“Sebaiknya penggunaan e-mail untuk ASN lebih baik menggunakan protokol lokal dan tidak menggunakan e-mail umum seperti Google, karena penyimpanan data menjadi lebih private,” jelasnya.
Andri menjelaskan bagaimana hal sederhana yang sering dilewati di setiap pengunduhan aplikasi dapat membahayakan keamanan data pengguna, seperti halnya membaca Term of Service (ToS) yang sering ditemui saat mengunduh sebuah aplikasi,
“Kita sebenarnya bisa saja memberikan data ke Google atau developer lainnya secara tidak sengaja karena tidak membaca ToS dan langsung pencet tombol agree.” ujarnya.
Sesi pemaparan materi lainnya yaitu penyampaian materi Etika Digital dan Budaya Digital oleh Adri Yanto, Founder Wisatanews.com. Ia menjelaskan kenapa etika digital yang baik dapat juga mencerminkan budaya kita di dunia digital, seperti halnya bagaimana kita memutuskan untuk mengunggah sebuah konten berdasarkan etika dan budaya digital yang baik,
“Etika adalah nilai mengenai benar dan salah. Sebelum meng-upload konten, coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah konten ini baik atau buruk? Benar atau salah?” tegasnya.
Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan target sebanyak 50 juta orang masyarakat Indonesia mendapatkan literasi di bidang digital hingga 2024. (RO/OL-7)
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved