Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Sholahuddin Al Aiyub, mengatakan penanganan kasus ACT cukup dilakukan pembersihan saja. Menurutnya, perusahaan yang ada perlu dievaluasi karena memang lembaga Filantropi, lembaga zakat, dan sejenisnya itu merupakan amanah.
"Kalau ada ketidaksesuaian pascakeamanahan itu memang harus dievaluasi. Akan tetapi lembaga semacam ACT merupakan aset. Oleh karena itu, kita mendorong bahwa dilakukan pembersihan tetapi jangan sampai dimatikan," katanya dalam keterangan persnya usai acara Halal Award yang digelar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di IPB International Convention Center, Bogor, Kamis (7/7).
Dia menyebut ACT merupakan aset. Dalihnya, ACT lembaga terpercaya dari masyarakat yang menyalurkan dana untuk kebutuhan umat. "Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kemaslahatannya sangat besar. Kemudian kita menemukan penyimpangan dari sisi pengelolaannya, sebaiknya kita tidak mematikan lumbungnya. Namun kita coba bersihkan tikus- tikus," katanya.
Baca juga: Pemprov Sebut Kegiatan Penggalangan Dana ACT di Sumsel Ilegal
Evaluasi, lanjutnya, harus dilakukan secara bersama-sama dan masyarakat mengawasinya. Terkait regulator, pemerintah juga perlu mengawasi supaya ke depan tidak terjadi lagi penyimpangan.
"Jadi, yang ada saat ini memang diakui oleh teman-teman di internal. Mereka juga sedang melakukan pembenahan supaya ini juga bisa dilakukan evaluasi yang lebih mendasar. Kami juga mendorong yang dilakukan ini tidak men-suspense," ungkapnya menanggapi kebijakan pemerintah yang mencabut perizinan ACT. (OL-14)
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Ismail Haniyeh disebut telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, menilai judi jenis apapun, termasuk judi online dapat memicu hal-hal negatif yang akhirnya berujung pada tindak kriminal.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menjaga dan melindungi umat agar terhindar dari bahaya narkoba dan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved