Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DATA kehilangan tutupan hutan yang disampaikan Satelligence mengungkapkan industri kelapa sawit bukanlah industri utama penyebab deforestasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Founder & CEO Satelligence, Niels Wielaard, pada temu media di Jakarta, Sabtu (2/7).
Satelligence adalah sebuah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang penginderaan jauh yang memiliki misi untuk menyajikan data realistis mengenai kenampakan bumi melalui citra satelit.
Saat ini di Indonesia, Satelligence sudah memetakan tren deforestasi yang terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan cara mengombinasikan kecanggihan teknologi dan verifikasi lapangan secara kolaboratif dengan para perusahaan yang bermitra
Baca juga : Ekspor Sawit Turun, Industri Hilir Wajib Jadi Primadona
Sebelumnya, survei persepsi masyarakat yang dilakukan di Eropa menunjukkan 80% dari responden menyatakan bahwa industri kelapa sawit adalah penyumbang terbesar dalam deforestasi global dan 54% responden menjawab industri peternakan, diikuti kedelai sebanyak 52%, dan 14% lainnya menjawab pulp dan kertas.
“Dari survei opini publik Eropa tersebut terlihat ada kesenjangan besar yang terjadi antara kelapa sawit dan industri lain. Padahal dari penelitian kami, deforestasi karena kelapa sawit justru jauh lebih kecil,” ungkap Niels.
Penelitian yang dilakukan Satelligence dilakukan dengan memantau dinamika deforestasi dari beberapa komoditas di Indonesia melalui satelit selama lebih dari 20 tahun terakhir. Niels mengungkapkan, terdapat kendala yang cukup menyulitkan, yakni lokasi Indonesia yang kerap ditutupi oleh awan yang cukup tebal.
Baca juga : Konsumsi Kelapa Sawit pada 2024 Diperkirakan Naik
Namun Satelligence memanfaatkan data yang berasal dari satelit radar Sentinel-1 sehingga citra yang didapatkan dapat menembus tutupan awan.
Tak hanya itu, Satelligence juga berkolaborasi dengan para stakeholder di lapangan untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai lahan sawit. Seperti, siapa yang memiliki lahan tersebut dan bagaimana distribusi komoditasnya.
Sehinggga, selain bisa mendapatkan data yang mendetail dan lebih presisi, Satelligence juga bisa melakukan pendekatan ke stakeholder terkait dalam menanggulangi deforestasi.
Baca juga : Kementan Perjuangkan Akses Pasar Sawit Berkelanjutan di Uni Eropa
Data satelit yang dipadukan dengan tinjauan lapangan menunjukkan, sejak 2015 angka deforestasi untuk pembukaan lahan sawit menurun tajam.
Penuruan angka deforestasi tersebut juga dibarengi dengan komitmen dari pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) yang juga didukung penuh oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pantauan citra satelit yang diproduksi oleh Satelligence mengkonfirmasi deforestasi untuk tujuan lahan kelapa sawit menurun secara signifikan hingga sama seperti yang terjadi di tahun 2001.
Baca juga : DPR: Perlu Dukungan Legislasi untuk Pertahankan Industri Kelapa Sawit
Pada tahun 2021 angka pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seimbang dengan pembukaan lahan untuk tujuan industri pulp dan kertas.
“Ada anggapan bahwa deforestasi turun karena tidak ada lagi hutan yang tersisa, nyatanya kita masih memiliki hutan. Yang terjadi adalah kinerja kolaboratif untuk menjaga dan menahan laju deforestasi yang berjalan dengan baik,” terang Niels.
Lebih jauh Niels menerangkan bahwa data citra satelit yang dimiliki Satelligence selain dapat membantu mencegah deforestasi, juga dapat membantu proses reforestasi.
Baca juga : SPKS Bentuk Wadah Dukung Kesejahteraan Petani dan Konservasi Hutan
“Dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, selain fokus dalam mencegah deforestasi kami juga fokus untuk memberikan informasi di mana saja tempat pohon dapat tumbuh kembali dan itu dapat memudahkan mereka melakukan pemberdayaan bagi para petani untuk menjaga stok karbon dalam bentuk tanaman pohon,” imbuh Niels.
Sekitar 40% lahan sawit di Indonesia dimiliki oleh pekebun rakyat. Penelitian yang dilakukan Satelligence juga menunjukkan tidak semua dari mereka memulai usaha dari membabat hutan.
Pada sejumlah daerah di Sumatra dan Kalimantan menunjukkan, para petani menanam sawit pada area yang sudah terdegradasi sebelumnya. Jadi, mereka berkebun tanpa melakukan deforestasi.
Baca juga : Biodiesel Topang Harga Minyak Sawit di Tengah Disrupsi Ekonomi Global
“Hal itu berbanding terbalik dengan narasi yang dibangun oleh media-media di berbagai belahan dunia yang kerap menjadikan kelapa sawit sebagai biang kehancuran hutan,” kata Niels.
Ke depannya masih terdapat tantangan-tantangan lain yang harus dijawab oleh pemerintah dan industri kelapa sawit Indonesia di tengah kampanye hitam yang terus ditujukan pada salah satu komoditas yang menyumbang nilai ekspor terbesar di Indonesia ini.
Bagi Niels, sudah saatnya dunia mengakui kinerja baik yang dibangun oleh petani dan pengusaha kelapa sawit, serta pemerintah Indonesia. Sehingga capaian positif penurunan laju deforestasi untuk industri kelapa sawit di Indonesia bisa menjadi contoh dan panutan bagi komoditas lainnya di dunia. (RO/OL-09)
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.
Kebijakan KHDPK diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.
Pelaku usaha kehutanan siap melaksanakan rencana operasional Forestry and Other Land Use (FOLU) NET SINK Indonesia 2030 yang telah diluncurkan KLHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved